jpnn.com - JAKARTA - Koalisi permanen pendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai bentuk kekalahan.
Koalisi bernama Merah Putih ini juga menandakan bahwa pasangan capres nomor urut 1 tersebut tengah menyiapkan kekuatan baru di parlemen apabila tak berhasil menguasai pemerintahan.
BACA JUGA: Husni: Presiden Hanya Memberi Saran, Bukan Intervensi
"Tafsir yang tak kalah kuat adalah bentuk persiapan pertempuran baru setelah sinyal-sinyal kekalahan yang berujung pecahnya kongsi Merah Putih semakin nyata di pertempuran pilpres. Kekuatan di parlemen mau tak mau harus dikapitalisasi demi memperjelas kekuatan dan pemetaan mana yang kawan dan mana yang lawan," kata pakar komunikasi politik Fikom Universitas Padjdjaran (Unpad) Bandung, Kunto Adi Wibowo di Jakarta, Selasa (15/7).
Namun, absennya Partai Demokrat dari deklarasi koalisi permanen membuat peta kekuatan menjadi dinamis. Menurut Kunto, koalisi pendukung Prabowo-Hatta tak begitu saja dikunci dengan pergerakan sisa perlawanan dari Koalisi Merah Putih.
BACA JUGA: Pihak Prabowo-Hatta Tuding Kubu Jokowi-JK Maling Teriak Maling
"Bukan tidak mungkin pesan yang ditangkap oleh publik adalah bentuk kelemahan alih-alih pamer kekuatan serta usaha keputusasaan dalam pertempuran pilpres," ujar Kunto.
Sementara itu pengajar kebijakan publik Unpad, Yogi Suprayogi Sugandi memprediksi bahwa deklarasi koalisi permanen Merah Putih akan terancam perpecahan internal.
BACA JUGA: KPK Telusuri Kecurangan Kepala Daerah di Pilpres
Yogi menilai Prabowo akan tersandera dengan berbagai kepentingan internal partai politik (parpol) jika sampai terpilih sebagai presiden.
Pasalnya, ada dua kutub di dalam Koalisi Merah Putih. Koalisi merah merujuk partai-partai nasionalis seperti Gerindra, Demokrat, dan Golkar. Sedangkan koalisi putih dimotori PAN, PPP dan PKS.
"Isu nasionalisasi misalnya yang selalu digaungkan oleh capres nomor 1 akan mendapatkan hambatan dari Demokrat terutama pernyataan SBY tentang ketiadaan dukungannya terhadap capres yang akan menasionalisasi perusahaan asing di Indonesia," papar Yogi. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Delapan Lembaga Survei Dipolisikan
Redaktur : Tim Redaksi