jpnn.com - BOGOR – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menyusun program penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif tahun depan.
“Permasalahan terorisme sudah kami urut. Dari situ diketahui bahwa kami harus mengkombinasikan langkah-langkah penanggulangan terorisme dengan ‘bermain’ lebih proaktif di hulu-hilir,” kata Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Senin (5/12).
BACA JUGA: KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Suap Ditjen Pajak
Dia menegaskan, pihaknya terus meng-handle semua persoalan terorisme di Indonesia.
Saat ini, keberadaan kelompok radikal, ISIS menjadi fokus dalam mengatasi persoalan terorisme.
BACA JUGA: PN Jakut Jamin Kredibilitas Majelis Hakim Sidang Kasus Ahok
Salah satunya, mencegah Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat ke Suriah untuk bergabung ke ISIS.
“Sekarang kami antisipasi bagaimana mereka nanti kembali. Soalnya keberadaan mereka kembali di Indonesia sangat bahaya, bila sampai melakukan aksi terorisme,” imbuhnya.
BACA JUGA: Ini Solusi PPP Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
Selain itu, kondisi dan peta terorisme di dalam negeri juga menjadi fokus BNPT. Salah satunya belajar dari kasus teror bom Samarinda yang dilakukan oleh mantan napi terorisme.
Karena itulah program deradikalisasi ini terus dibenahi dan dimaksimalkan.
Karena ini tidak hanya menyangkut tentang membina napi terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), tapi juga membina dan mengarahkan mereka agar tidak kembali menjadi teroris.
“Artinya ketika mereka keluar siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana terus menyentuhnya? Juga bagaimana mereka bisa diterima lagi di masyarakat. Kalau mereka dimarjinalkan, otomatis akan tersambung dengan kelompok mereka sebelumnya sehingga program deradikalisasi itu akan mubazir. Jadi penanganan mereka setelah keluar lapas juga tidak bisa diabaikan. Dan itu butuh sinergi dengan berbagai pihak,” ungkap mantan Kabareskrim Polri ini.
Saat ini, lanjut Suhardi, BNPT memiliki kelompok ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dari pemikiran para ahli itu nantinya akan diurai permasalahan terorisme dari hulu sampai ke hilir, serta bagaimana program deradikalisasi di dalam Lapas, di luar Lapas, juga cara menetralisir WNI yang kembali dari Suriah.
Pasalnya para WNI yang berangkat ke Suriah itu tidak hanya laki-laki atau perempuan saja, tetapi banyak di antaranya adalah anak-anak.
“Kembalinya mereka ini akan menjadi problem besar, manakala kita tidak bisa mereduksi tingkat radikalisasi mereka. Ini menjadi tugas BNPT untuk mengedepankan langkah-langkah tersebut,” ujar Suhardi.
Terkait program jangka pendek yang akan dilakukan BNPT, Suhardi menerangkan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah koordinasi pencegahan terorisme dengan lembaga dan kementerian terkait.
Kalau awalnya sesuai Keputusan Menkopolhukam ada 17 keenterian, tapi dalam perkembangannya banyak kementerian yang ingin berkontribusi sehingga ada 25 kementerian yang berada di bawah koordinasi BNPT dalam penanggulangan terorisme.
Selain itu, BNPT juga tengah menyelesaikan pembangunan pusat deradikalisasi. Diharapkan, pusat deradikalisasi itu sudah beroperasi bulan Januari 2017 mendatang dan harus berstandar internasional dari segi security system dan program deradikalisasinya.
“Dalam program it nanti ada psikolog dan ulama datang yang datang untuk membeikan panduan sebelum napi terorisme kembali ke masyarakat. Artinya sebelum mereka keluar, kita harus bisa mereduksi tingkat radikalisasi, sehingga saat keluar mereka benar-benar telah ‘sembuh’,” tukas Komjen Suhardi.
Untuk napi terorisme yang masih keras, lanjut Komjen Suhardi, BNPT juga telah menyiapkan program deradikalisasinya dengan mencoba aspek lainnya seperti keluarga, anak, dan lingkungan luarnya. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Apa Kabar Kasus Sumber Waras?
Redaktur : Tim Redaksi