Komisi VIII DPR Bantah Korupsi Haji

JAKARTA—Tudingan korupsi yang dialamatkan ke legislator Senayan dibantah keras Ketua Komisi VIII DPR Hasrul AzwarDia bahkan menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa komisi VIII jika ada yang memiliki bukti tentang korupsi haji

BACA JUGA: Sofjan Djalil Perintahkan BUMN Jual Dollar AS

"Silakan lapor saja ke KPK dan pihak yang berwajib, jangan asal bicara jika tidak punya bukti," tegas Hasrul kepada wartawan di Jakarta.

Dikatakannya, komisi VIII tidak terlibat dalam urusan kontrak catering, perjalanan darat, ataupun kontrak pemondokanKomisi VIII DPR bersama pemerintah hanya menentukan harga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

BACA JUGA: KPK Bidik Kaban ?

Sedangkan masalah kontrak dilakukan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama.

"Kita hanya menentukan harga satuannya misalnya harga sewa pemondokan di Mekkah itu per jamaah 2000 real, sewa pemodokan di Madinah per jamaah 500 realHarga makan di Arafah dan Mina 275 real, pengangkutan darat saya tidak tahu persis," kilah Hasrul.

Sebelumnya, dugaan korupsi masalah haji tersebut digulirkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto dari Fraksi PKS

BACA JUGA: Bagir Manan Akhirnya Dipensiun

Menurutnya, korupsi untuk masalah haji ini terbilang dahsyatKarena selain nominalnya yang cukup besar, paling utama para pelakunya tidak mempunyai belas kasihan terhadap rakyat kecil yang sudah susah mengumpulkan uang.

Mengenai besaran nilai nominal korupsi urusan haji tersebut, Soeripto mengatakan, yang jelas ada 187 ribu orang yang menunaikan ibadah haji untuk tahun iniData korupsi ini hanya untuk Ongkos Naik Haji (ONH) saja, bukan yang ONH plusJika untuk ONH saja dikenakan Rp 40 juta berapa yang mereka terima jika sebenarnya harga ONH tersebut hanya separuhnya. (esy)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Panja Pornografi Rapat di Tiga Provinsi