jpnn.com, PAPUA BARAT - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka melakuan kunjungan kerja reses di masa persidangan I ke kota Sorong, Papua Barat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Diah menyerap aspirasi terkait persoalan terkini baik dari unsur masyarakat maupun Forkopimda Kota Sorong.
BACA JUGA: Eks Kasat Narkoba Disanksi Demosi 7 Tahun Seusai Menggerebek Anggota DPRD Kuansing Riko Nanda
Diah mengatakan pihaknya melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, serta pemberdayaan perempuan, dan penanggulagam bencana.
"Kami juga ingin mendapat masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga pengelolaan pembangunan ke depan semakin baik," ujar Diah Pitaloka dalam membuka pertemuan di Balai Pertemuan, Pemkot Sorong, Papua, Senin (10/10).
BACA JUGA: Kinerja Kejati Kaltim Luar Biasa, Rudy Masud DPR Beri Apresiasi
Diah menjelaskan, pada 2022, Komisi VIII DPR mengesahkan anggaran kepada beberapa mitra dengan perincian Kementerian Agama Rp 66.453.208.486.000, Kementerian Sosial Rp 78.256.327.121.000, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 252.693.956.000, dan untuk BNPB Rp 2.773.589.341.000.
"Komisi VIII DPR juga mengesahkan anggaran Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan BNPB untuk 2023 pada 26 September 2022 yang lalu,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
BACA JUGA: Sri Mulyani dan DPR Sedang Membuat Rencana, Begini
Karena itu, Diah berharap anggaran yang disahkan itu dapat meningkatkan pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan, bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.
Meski demikian, dia tak memungkiri dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan dan kelemahan.
Misalnya, kata dia, guru agama di sekolah, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, masih kurang, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi.
"Pelaksanaan bantuan sosial belum semuanya tepat sasaran, serta pelaksanaan penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Karena itu, semua pihak yang terkait, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan legislatif harus meningkatkan sinergi dan koordinasi.
Sehingga kelemahan dan kekurangan pelaksanaan pembangunan dapat dikurangi, serta mencapai tujuan yang maksimal, yaitu mensejahterakan rakyat.
Dalam kesempatan ini pula, Diah menyalurkan bantuan dari dua Direktorat Jenderal Kementerian Sosial.
Pertama, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam senilai Rp. 122.584.050 (Bufferstok BBPPKS Jayapura), Rp. 30.000.000 (Belanja Langsung), dan Rp 33.000.200 (perahu karet+1 mesin dan seragam PDL Tagana).
Ada juga dari Ditjen Rehabilitasi Sosial untuk Kota Sorong sebanyak 20 Orang dengan bantuan Rp 1.300.000/ orang (Sembako) total keseluruhan Rp 26.000.000. (jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah Digerebek Polisi, Anggota DPRD Kuansing Riko Nanda Berurusan dengan BNN Riau
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian