Korban Lapindo Diminta Ikuti Aturan

Pemerintah Ancam tanpa Kompromi

Jumat, 12 September 2008 – 11:11 WIB
JAKARTA – Pemerintah siap menyelesaikan masalah lumpur Lapindo dengan cara tegasMereka tidak akan berkompromi lagi terhadap warga yang sulit diajak bekerja sama.

’’Kami akan lebih tegas

BACA JUGA: KPK Ambil Suara Bulyan Royan

Bagi warga yang tidak mau mengikuti skema sesuai ketetapan yang ada, tidak akan ada lagi kompromi,’’ ujar Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah saat rapat kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut dia, kelanjutan nasib para warga di luar mainstream yang ada selama ini akan ditempuh melalui jalur hukum
Bachtiar menyatakan, pilihan sikap yang akan diambil pemerintah akan berbeda dari sebelumnya.

Pemerintah, menurut dia, akan lebih kaku dalam menerapkan aturan dan kesepakatan yang ada terkait dengan penanganan korban lumpur

BACA JUGA: Wakil Menlu Urusi Ekonomi dan Internal Deplu

Misalnya, penerapan Perpres No 14/2007 dan Perpres No 28/2008
’’Jangan sampai kepentingan korban yang lebih banyak dikorbankan atas kepentingan segelintir yang lain,’’ ungkap anggota tim pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tersebut.

Dia mengaku, selama ini sejumlah penanganan masalah sosial macet karena terhambat perbedaan pandangan di antara korban lumpur

BACA JUGA: Korupsi Di Sekretariat Kepresidenan

Bahkan, jelas dia, beberapa orang ternyata diketahui bukan korban lumpur’’Nanti-nanti, kami tidak ingin situasi seperti yang lalu-lalu terulang terus,’’ ujar politikus asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut

Selain Bachtiar, dari pihak pemerintah, rapat kerja tersebut diikuti Menteri PU Djoko Kirmanto, Mendagri Mardiyanto, Dirjen Anggaran Depkeu Ani Ratnawati, Kepala BPLS Sunarso, dan beberapa lainnyaBupati Win Hendarso serta perwakilan anggota DPRD Sidoarjo juga hadirTak terkecuali sejumlah personel PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya

Pernyataan Bachtiar yang siap bersikap lebih tegas itu didukung sejumlah anggota DPRKetua TP2LS Priyo Budi Santoso menyatakan sudah seharusnya BPLS memilih sikap tersebut’’Itu yang kami tunggu-tunggu sejak dulu,’’ ungkap politikus asal Partai Golkar tersebut

Menurut Priyo, ketegasan tersebut akan berdampak pada percepatan penangananSemakin cepat penanganan, kata dia, akan menyelamatkan ribuan korban lumpur’’Sebagian kecil yang lain tetap harus dimanusiakan, tapi jangan sampai merusak nasib yang lainnya,’’ ujarnya.

Rapat yang berlangsung sekitar empat jam tersebut berhasil merekomendasikan beberapa halDi antaranya, TP2LS merekomendasikan agar dewan pengarah BPLS memasukkan tiga desa yang juga terkena dampak lumpur Sidoarjo serta tidak layak huniYaitu, Desa Siring bagian barat, Desa Jatirejo, Desa Mindi, serta beberapa RT di Desa Besuki

TP2LS juga merekomendasikan BPN untuk memberikan solusi hukum atas status tanah yang belum bersertifikat, yaitu letter C dan pethok D yang tidak bisa dibuatkan akta jual beli’’Agar ada kepastian untuk penyelesaian masalah akta jual beli dan akibatnya atas status tanah beberapa korban lumpur,’’ kata Priyo
Selain itu, TP2LS meminta agar BPLS segera mengantisipasi datangnya musim hujanHal itu perlu, kata Priyo, agar kekhawatiran datangnya banjir di Kali Porong atau jebolnya tanggul bisa dihindarkan’’Apalagi, menjelang musim Lebaran seperti ini, mereka butuh ketenangan,’’ jelasnya

PT KA Juga Siap Antisipasi

Sementara itu, PT Kereta Api (PT KA) sudah mengantisipasi agar rel kereta api di daerah Porong, Sidoarjo, tetap bisa dilewati jika terendam lumpurAda dua mekanisme yang dipersiapkan, yaitu meninggikan rel dan mengoperasikan lokomotif yang bisa melalui genangan air

’’Langkah-langkah operasi di Lapindo dalam waktu dekat ini, track (rel kereta api) akan diangkat kira-kira setinggi satu meter,’’ jelas Direktur Utama PT Kereta Api Ronny Wahyudi kepada Jawa Pos.

Langkah kedua, mempersiapkan lokomotif yang memungkinkan untuk melewati genangan airSelama ini ada dua jenis lokomotif yang biasa dipakai PT KA, yaitu tipe CC dan tipe BBTipe BB memiliki konstruksi yang lebih tinggi dibanding lokomotif lainnya’’Kalau emergency (rel tergenang), lokomotif yang khusus atau yang lebih tinggi bisa dijalankanKami berharap kereta-kereta berangkat dengan normal,’’ ujarnya

Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang SErvan menyatakan, pihaknya akan menyiapkan lokomotif khusus untuk melintasi kawasan lumpur SidoarjoTapi, dia menegaskan bahwa lokomotif khusus tersebut akan digunakan jika rel terendam lumpur

Berdasar informasi terakhir, saat ini rel belum terendam lumpurBambang membantah adanya rencana menaikkan rel’’Yang disiapkan hanya jenis kereta yang lebih tinggi dan itu khusus di Sidoarjo,’’ tegasnya. (dyn/wir/iro)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rantai Birokrasi Masih Terlalu Panjang


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler