Rantai Birokrasi Masih Terlalu Panjang

Delapan Dirjen Raih Birokrasi Award

Jumat, 12 September 2008 – 10:55 WIB
Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan saat menyerahkan Birokrasi Award kepada 8 dirjen terpilih.
JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai lambannya pelayanan masyarakat disebabkan belantara aturan yang dibuat sendiri oleh birokratRantai birokrasi juga terlalu panjang sekadar mengakomodasi jumlah pegawai yang terlalu banyak.
“Pegawai kita kelewat banyak

BACA JUGA: Mabes Polri Segel Penimbunan Solar

Satu dirjen punya lima direktur, satu direktur punya lima kasi (kepala seksi)
Jadi satu surat harus naik-turun, lewat banyak meja, baru ada keputusan,” ujar Kalla pada malam penganugerahan Birokrasi Award 2008 yang digelar Institut Reformasi Birokrasi Indopos-Jawa Pos Grup di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis malam (11/9).
Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Mantan Mendagri Soerjadi Soedirdja, dan Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi.
Hadir juga Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan, Ketua PWI/Dirut Grup Rakyat Merdeka Margiono, dan Presdir TV One Erick Tohir

BACA JUGA: Pencalonan Hendarso Akhiri Masa Emas Akpol 73

Puluhan pejabat eselon satu di departemen/kementerian juga terlihat hadir.
“Kita hidup di belantara hutan peraturan
Sering saya katakan, sekiranya negara bisa maju dengan aturan, mungkin negara kita paling maju di dunia

BACA JUGA: Penerima travel chequeMudah Terlacak

Tidak ada masalah di negeri ini yang tidak diatur Kepmen, bahkan SK (surat keputusan) dirjen,” kata Wapres.
Dengan berseloroh, Kalla menuturkan pemerintahan di Indonesia sebenarnya dijalankan pejabat eselon dua, minimal ketika berpidatoPasalnya, pidato menteri dibuat oleh pejabat eselon dua yang divalidasi dirjen“Jadi kalau pidato menteri panjang, sebenarnya pidato pejabat eselon dua yang panjang,” kelakarnya.
Berdasarkan pengalamannya sebagai pengusaha yang terjun ke pemerintahan, Wapres menilai birokrasi memiliki satu musuh laten, yakni dirinya sendiriHambatan internal inilah penyebab birokrat terlambat menyelesaikan masalah, takut mengambil keputusan, serta gemar memperpanjang penerbitan izin
“Dulu birokrat agak lama karena mengharapkan sesuatu dari yang dilayaniSekarang lambat karena takut melanggar hukumAkibatnya, birokrat akan berlindung pada aturan, undang-undang, Kepmen (keputusan menteri), atau Keppres (keputusan presiden),” kata dia.
Kalla mengaku puncak kemarahannya pada birokrasi terjadi ketika idenya membangun pembangkit listrik 10 ribu MW terhambat aturanSalah satu bawahannya menyodorkan Keppres berusia 40 tahun yang melarang pemerintah menjamin utang Badan Usaha Milik Negara“Bayangkan, negara mati lampu karena satu Keppres yang mungkin sudah dilupakan pembuatnya,” katanya geram.
Lambatnya sistem birokrasi itu tidak ditemui di negara sebesar Amerika SerikatKalla mengilustrasikan, pada satu pertemuan dengan  Wakil Presiden AS Dick Cheney, dia meminta pemerintah AS mencabut travel bannedDia beralasan travel banned adalah kemenangan teroris yang ingin mengisolasi Indonesia
Ketika dia pulang, tiga-empat hari setelah pertemuan, di kantornya sudah ada surat balasan dari Presiden AS menjawab permintaannya“Di Indonesia, jarang surat penting bisa tiga hari dibalas, karena penuh paraf kiri-kanan, pakai nomor surat macam-macam, pakai mengingat aturan ini-itu tiga halamanSurat presiden AS tidak pakai nomor, tapi tertib juga, negaranya bisa maju juga,” kata dia.
Pemerintah, kata Wapres, telah berupaya memangkas birokrasi dengan otonomi daerah dan berbagai layanan satu atap untuk mengurus perizinanNamun, ternyata layanan satu atap itu belakangan tidak efektif, “karena satu atapnya ada di mana-mana,” kata dia.
Dengan segala kelemahan tersebut, Wapres mengaku masih optimistisPasalnya, walau didera berbagai masalah, perekonomian bisa tumbuh 6,4 persenKonsidi tersebut tidak akan bisa dialami negara maju yang sulit tumbuh tinggi karena seluruh sistemnya sudah berjalan dengan baik.
Kalla mengaku bangga dan berterima kasih di tengah kritikan pada pejabat dan anggota DPR, masih banyak birokrat yang patut mendapat penghargaan karena kinerjanyaWapres mengharapkan para pejabat yang menerima penghargaan dari masyarakat meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat
“Jangan nanti sudah diberi penghargaan masyarakat, antrean barang di Bea Cukai masih panjang,” katanya menyindir Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi yang tadi malam menerima penghargaan sebagai birokrat dengan kompetensi teknis terbaik
Birokrasi award 2008 diberikan oleh Institut Reformasi Birokrasi yang didirikan pada 7 maret 2007Gagasan pendirian Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos-Jawa Pos dilontarkan oleh Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan yang ditulis dalam tulisan berjudul "Agar Birokrasi Tidak Seperti Ferarri di Atas, Bemo di Bawah."
Dalam tulisan itu Dahlan menggambarkan kondisi pelayanan birokrasi Indonesia yang masih jauh dari harapan masyarakatIRB didirikan menyusul sukses Jawa Pos Institut of Pro Otonomi yang sudah tujuh tahun ini memberikan penghargaan bagi daerah yang berprestasi dalam otonomi daerah.
Dalam sambutannya, Dahlan memberi penilaian terhadap kedewasaan beberapa elemenMenurut Dahlan masyarakat saat ini memiliki kedewasaan yang baikNilainya 7,5Pengusaha juga demikian, sudah jarang terjadi mark up maupun suapNilainya juga 7,5Media massa, menurut Dahlan, sebenarnya memiliki nilai 9Tetapi karena ada media bodrek, akalau dirata-rata nilainya menjadi 7.
’’Nah, yang menjengkelkan masyarakat itu ada dua, yakni partai politik dan birokrasi,’’ terang Dahlan.
Dahlan mengatakan selama ini  sering dilakukan usaha perbaikan dengan mengkritik birokrasi melalui berita di koranTernyata, kata Dahlan, dengan digebuki setiap hari di koran prestasi birokrasi malah menurunKali ini coba dibalik dengan memberi pujian bagi birokrat terbaik’’Ini untuk mendewasakanSelain setiap hari digebuki, juga harus ada yang dipuji,’’ kata Dahlan’’Jangan sampai birokrat yang bagus tenggelam dengan citra umum yang buruk,’’ sambungnya
IRB, kata Dahlan, sengaja memilih pejabat di level dirjen atau deputi untuk dinilaiIni karena dirjen atau deputi merupakan pejabat yang secara operasional berkaitan langsung dengan kebijakan bagi masyarakatKarena itu Dahlan meminta dirjen-dirjen di Indonesia tidak direcoki dengan politik.
Seorang dirjen, lanjut Dahlan haruslah negarawanNegarawan itu berpikir panjangBeda dengan politisi yang berpikirnya jangka pendek’’Kalau bisa dirjen seperti CEO di perusahaanKeputusannya didasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan menteri dari parpol tertentu,’’ kata Dahlan.
Dahlan Iskan disaksikan Wapres Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada delapan dirjen terbaik di IndonesiaPenerima penghargaan itu sudah dinilai selama setahun oleh IRB yang dipandu oleh steering committee IRB yang terdiri dari Siti Nurbaya (sekjen dewan perwakilan daerah), Hardijanto (mantan kepala badan kepegawaian negara), Son Diamar (mantan tenaga ahli men PPN/Bappenas bidang desentralisasi dan otonomi daerah), dan Mohammad Jafar Hafsah (mantan dirjen bina produksi tanaman pangan departemen pertanian)
Penerima birokrasi award dibagi delapan kategori yakni  statemanship,  visonary, integrity, leadership, followership, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial. 
Untuk kategori kenegarawanan atau statesmanship, diberikan kepada Massnellyarti Hilman, deputi konservasi sumber daya alam, kementerian lingkungan hidupUntuk kategori visionary atau berpikir ke depan, diberikan kepada Basuki Yusuf Iskandar, dirjen pos dan telekomunikasi departemen komunikasi dan informatika
Kategori integrity diberikan kepada Herry Soetanto,  dirjen kerjasama  perdagangan internasional, departemen perdaganganKategori leadership diraih oleh Herry Purnomo, dirjen perbendaharaan, departemen keuanganDan kategori  followership, diraih oleh I Nyoman Kandun, dirjen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, departemen kesehatan
Tiga kategori lainnya untuk birokrat dengan ciri kompetensi diraih oleh Anwar Supriyadi, dirjen bea dan cukai, departemen keuangan, untuk kategori kompetensi  teknisKemudian Agoes Widjanarko, sekjen departemen pekerjaan umum, untuk kategori kompetensi manajerialDan yang terakhir kategori kompetensi sosial diraih oleh Benny Wachyudi, dirjen industri agro dan kimia, departemen perindustrian(tom/noe)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Tak Serius Tangani Royalti Batut Bara


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler