jpnn.com - jpnn.com - Pengungkapan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembebasan lahan di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor untuk proyek pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) kembali mendapat sorotan.
Pasalnya, jajaran Polres Bogor hingga kini belum juga menetapkan satu pun tersangka dari kasus tersebut, semenjak mengambil alih penanganannya dari Unit Reskrim Polsek Cigombong.
BACA JUGA: KPK Sikat Oknum Imigrasi KBRI demi Membela TKI
Ironisnya lagi, warga yang menjadi korban pungli mengaku didatangi pihak yang diduga melakukan pemotongan Uang Ganti Rugi (UGR) lahan serta diancam bakal dipolisikan alias dituntut balik jika mereka memberikan kesaksian kepada polisi.
”Kami siap menjadi saksi guna membantu polisi dalam proses penyelidikan kasus pungli, tapi kami juga butuh juga perlindungan agar aman,” ungkap Asep, 41 warga Kampung Gombong Onan, Desa Wates Jaya kepada INDOPOS, Minggu (12/2).
BACA JUGA: BP Batam Dituding Pungli karena Pungut PNBP Lay Up
Awalnya, kata dia, warga yang lahan atau rumahnya terkena jalur pembebasan alias penerima UGR gelombang pertama diminta tidak memberitahu siapa pun soal pemotongan 10 persen, dengan alasan dana yang terkumpul diperuntukkan untuk biaya koordinasi kepada sejumlah instansi.
Lalu terjadilah penyelidikan polisi setelah ada pengaduan dari salah seorang warga penerima yang merasa dirugikan sehingga terjadilah ancaman agar para penerima UGR tidak menjadi saksi.
BACA JUGA: Duh, Dieng Kini Kebanyakan Pungli
”Apalagi sekarang kasusnya ditangani Polres Bogor, dan mereka akan menyewa pengacara mahal untuk melaporkan balik warga yang memberikan kesaksian,” paparnya juga.
Mendengar adanya upaya intimidasi terhadap warga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iwan Setiawan pun angkat bicara. Dia meminta agar para korban pungli tidak terpengaruhi ancaman tersebut, dan berani untuk bersaksi sehingga dugaan praktik pungli pembebasan lahan tol Bocimi bisa secepatnya terungkap.
”Jangan takut dengan ancaman demi sebuah kebenaran. Warga harus ikut membantu pihak kepolisian dengan memberikan keterangan sebagai saksi bilamana diperlukan, dan semua pihak harus ikut mengawal penanganan kasus ini,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini itu mengaku sudah mendapat laporan adanya pungutan liar (pungli) yang nilainya mencapai puluhan juta terhadap warga penerima UGR di Desa Wates Jaya saat pembebasan lahan proyek tol Bocimi ketika menghadiri kegiatan Musrembang di wilayah Cigombong dan Cijeruk.
Untuk itu, Iwan meminta keseriusan aparat kepolisian dalam penanganan kasus itu. ”Saya mendesak Kapolda Jawa Barat menerjunkan tim khusus membantu penyidik di Polres Bogor tangani kasus ini,” terangnya.
Dia juga mengaku selain praktik pungli, ada dugaan pelanggaran hukum lainnya dalam proses pembebasan lahan tol Bocimi yang musti diungkap.
”Misalnya peningkatan harga NJOP tanah yang tiba-tiba, sehingga diperlukan keterlibatan Polda Jawa Barat supaya semuanya bisa diusut tuntas,” pintanya.
Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena menjelaskan kasus dugaan praktik pungli pembebasan lahan untuk proyek tol Bocimi yang awalnya ditangani Polsek Cigombong memang diambil alih penanganannya oleh Satreskrim Polres Bogor.
Saat ini, sedang dilakukan penyelidikan dengan memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan pengumpulan bukti-bukti.
”Proses penyidikan sedang berjalan. Untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini dibutuhkan keterangan saksi dan alat bukti sehingga membutuhkan waktu,” tandasnya.
Informasi yang dihimpun INDOPOS, hari ini Senin (13/2) rencananya penyidik Polres Bogor memanggil sejumlah warga Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong yang menjadi penerima UGR untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pungli pembebasan lahan untuk proyek tol yang menghubungkan Bogor dengan Sukabumi tersebut. (has)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Kades Terjaring Tim Saber Pungli
Redaktur & Reporter : Adil