jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu mengklaim tidak tahu jika Kementerian Dalam Negeri era Gamawan Fauzi, sudah pernah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah soal proyek kartu tanda penduduk elektronik.
Menurut dia, Mendagri Gamawan Fauzi di depan Komisi II selalu saja menyampaikan tidak ada permasalahan dengan proyek e-KTP.
BACA JUGA: Laaah...Beres Digarap KPK, Eks Sekjen KemenPU Langsung Ngacir
"Karena di depan kami Pak Mendagri mengatakan semuanya sudah memenuhi syarat bahkan sudah berkonsultasi dengan lembaga yang memberikan adjustment proyek ini jalan terus atau tidak. Setahu saya penjelasan Mendagri seperti itu," kata Khatibul usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dugaan korupsi proyek e-KTP, Jumat (9/12).
Karenanya Komisi II DPR tidak melakukan pengecekan lagi atas rekomendasi yang disampaikan beberapa lembaga kepada Kemendagri. Terlebih lagi, saat itu Komisi II DPR memercayakan semua kepada eksekutif. "Karena (Kemendagri) sudah menyatakan sudah selesai semuanya mulai dari yang teknis sampai substansi, jadi kami percaya saja," katanya.
BACA JUGA: Yakin Polisi Punya Bukti Kuat Menangkap Hatta Taliwang
Dia mengatakan, soal mengapa anggaran e-KTP menjadi membengkak itu yang lebih tahu adalah Kemendari. Yang jelas, kata dia, semua proses penganggaran di Komisi II DPR sudah berjalan sesuai aturan.
Chatibul hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP Sugiharto. Selain Sugiharto, KPK juga sudah menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendari Irman sebagai tersangka korupsiproyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Semoga Menteri ESDM Nanti Ada yang Asal Kaltim
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Sarankan Novanto Temui Jokowi demi Tampung Keinginan PDIP
Redaktur : Tim Redaksi