jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kota Bogor belum siap menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Alasannya jumlah sekolah yang tersedia tidak bisa menampung seluruh siswa.
"Kalau Kota Bogor menerapkan sistem zonasi, akan menjadi masalah besar nanti. Karena sekolah di sini tidak sebanyak di Kabupaten Bogor," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor Fahrudin, Kamis (16/11).
BACA JUGA: Mendikbud Imbau Disdik se-Indonesia Soal Zonasi
Kebijakan yang diambil Disdik, lanjutnya, meminta sekolah mengalokasikan 20 persen untuk menampung siswa dari keluarga miskin. Itu pun yang diterima lokasi rumahnya harus dekat dari sekolah.
"Penerapan zonasi hanya kami berlakukan untuk kuota 20 persen itu. Kalau diberlakukan 100 persen akan banyak anak didik tidak bisa bersekolah," terangnya.
BACA JUGA: Evaluasi Julukan Kota Layak Anak Untuk Bogor
Hal ini dibenarkan Kepsek SMPN 1 Bogor Sri Sugiarti. Sekolah negeri favorit di kota hujan ini diburu masyarakat. Dengan jumlah siswa 800-an orang, SMPN 1 didominasi keluarga mampu, hanya 10-20 persen yang dari gakin.
"Kami kesulitan meng-handle siswa dari gakin, karena selain nilainya lebih rendah, untuk mengikuti berbagai kegiatan ortunya tidak mendukung," tuturnya.
BACA JUGA: Sistem Zonasi PPDB Tidak akan Jalan Tanpa Perpres
Sama halnya di tingkatan SD, Kepsek SDN Lawang Gintung 01 Imas Windawati mengungkapkan, sekolah favorit sulit menerapkan zonasi karena banyak siswa tapi ruang kelasnya terbatas.
"Banyak siswa yang gagal masuk ke sini karena sekolah bagus itu kurang, tiap tahun selalu begitu. Kalau dibuat zonasi makin banyak lagi siswa tidak bisa sekolah karena sekolah kurang," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kota Hujan pun Alami Kekeringan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad