KP K Buka Cabang di NAD

JAKARTA - Dalam menjaga integritas dan akuntabilitas program rekonstruksi di Aceh dan Nias pascatsunami 26 Desember 2004 yang menewaskan lebih dari 200 ribu manusia, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias dalam usia 4 tahun (2009) ini sudah memiliki cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Cabang KPK di Aceh merupakan cabang pertama kali di Indonesia.

Ketua badan pelaksana BRR Kunturo Mangkusubroto dalam acara konsolidasi 4 tahun Tsunami Aceh-Nias di JCC Jakarta, Jumat, 13 Februari 2009, melaporkan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa benar BRR berhasil menerapkan pakta integritas dan membentuk satuan anti korupsi yang bisa dijadikan contoh bagi berbagai lembaga di Indonesia

BACA JUGA: Polda Metro Tangkap Penjahat Terbanyak

“Benar bahwa kami bekerjasama dengan KPK sehingga terbentuk kantor perwakilan KPK pertama diluar Jakarta dan dengan Departemen Keuangan untuk menempatkan sebuah kantor perbendaharaan khusus program rekonstruksi (KPPN-K) di Banda Aceh,” paparnya.

Kuntoro juga mengutarakan semua lembaga donor, LSM nasional dan internasional (NGO) menerapkan program anti-korupsinya masing-masing dengan efektifTetapi dibalik semua itu, yang menadi tulang punggung adalah kesediaan masyarakat untuk ikut serta menegakkan semangat pembangunan yang bersih dari korupsi

BACA JUGA: BRR Bubar, Muncul BKRR

“Dapat pula kami laporkan bahwa bulan lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan BRR tahun 2007, menjadikan BRR satu-satunya lembaga dengan dana kelola diatas Rp2 triliun yang memperoleh opini tersebut,” papar Kuntoro.

Dia juga mengungkap, Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara yang memberikan peringkat pertama laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selama tahun 2006 dan 2007“Mudah-mudahan capaian kinerja yang melengkapi seperangkat terobosan-terobosan yang kami lakukan, dapat menjadi bukti pertanggungjawaban kami kepada masyarakat luas,” ujar Kuntoro yang akan habis masa tugasnya pada 16 April 2009 tersebut.(gus/jpnn)

BACA JUGA: Dikti Tak Tanggung Jawab Soal Opspek ITB

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rektorat ITB Cuci Tangan