jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda mengkritisi komitmen pemerintah daerah (pemda) terhadap program perlindungan anak di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Erlinda dalam Dialog Empat Pilar MPR RI, "Fenomena Penyimpangan dan Degradasi Moral Masyarakat,” di presssroom DPR, Senayan Jakarta, Senin (19/9).
BACA JUGA: Besok Bidan Desa Aksi Demo Besar, Siapa yang Urusi Ibu Melahirkan?
"Mudah mengukur komitmen pemda terhadap perlindungan anak. Caranya, lihat saja alokasi anggaran APBD-nya untuk itu," kata Erlinda.
Dari pantauan KPAI lanjut kak Erlin sapaan Erlinda, belum ada pemda yang mengalokasikan APBD-nya sampai satu persen.
BACA JUGA: DPD Tunggu Hitam di Atas Putih dari KPK Terkait Status Irman
"Kalau ada pemda yang mengalokasikan satu persen saja APBD-nya untuk perindungan anak, menurut saya itu sudah bagus. Masalahnya rata-rata alokasi perlindungan anak di APBD masih di nol koma," ungkapnya.
Karena itu ujarnya, Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak tidak pernah sampai ke daerah-daerah.(fas/jpnn)
BACA JUGA: HNW Setuju KPK Urusi Suap Rp 100 Juta...Apa Kabar Sumber Waras?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beginilah Penjelasan Pengacara IG soal Uang Suap Rp 100 Juta
Redaktur : Tim Redaksi