KPK Banjir Laporan Harta Politisi Senayan

Rabu, 21 Juli 2010 – 22:14 WIB

JAKARTA - Para anggota DPR  RI terus berdatangan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya Pejabat/Penyelenggara Negara (LHKPN)Hal ini menyusul adanya permintaan dari pimpinan KPK ke pimpinan DPR untuk mendorong para politisi di Senayan melaporkan harta kekayaan.

Kepala biro Humas KPK, Johan Budi, menyatakan, KPK menyambut positif respon yang ditunjukkan oleh wakil rakyat

BACA JUGA: Harusnya Usia 25 Tahun Bisa Pimpin KPK

Terlebih lagi, pimpinan DPR langsung menindaklanjuti laporan dari Wakil Ketua KPK, Haryono Umar yang pada pekan lalu mendatangi gedung DPR dan menyampaikan daftar nama 128 dari 560 anggota dewan yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK.

"Kita cukup mengapresiasi sikap pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, misalnya dari PAN atau Demokrat yang langsung memberitahu anggotanya untuk segera melaporkan harta kekayaan," kata Johan Budi, di KPK, Rabu (21/7).

Bahkan, pekan lalu saja sudah ada sejumlah anggota DPR yang langsung mengundang petugas dari KPK guna berkonsultasi tentang cara pengisian formulir LHKPN
"Mereka tanya cara mengisinya sudah benar atau belum," imbuh Johan.

Walaupun belum dapat menyajikan angka pasti, namun Johan menyebutkan bahwa saat ini jumlah legislator yang belum menyetor LHKPN semakin berkurang

BACA JUGA: KPK Terus Kembangkan Penyidikan Korupsi Walikota Tomohon

Soalnya, setiap hari LHKPN dari para wakil rakyat terus masuk ke KPK
"Ada dari PDIP, Demokrat, Golkar, PAN dan kemarin ada juga dari Gerindra atau Hanura," ujar mantan wartawan itu.

Sebagaimana diketahui, pimpinan KPK, Haryono Umar sebelumnya mengungkapkan, anggota DPR mestinya sudah menyampaikan LHKPN ke KPK paling lambat dua bulan setelah dilantik

BACA JUGA: Paspor Haji Tanpa Pembayaran Tambahan

Namun sampai pertengahan Juli 2010, terdapat 128 orang yang belum menyetor LHKPNSayangnya, atas kelalaian itu, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang bisa diberikan.(rnl/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Digodok, Pembina Pegawai Bukan Pejabat Politik


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler