KPK Biarkan Anggota TNI Melenggang

JAKARTA – Tiga kolega Udju Djuhaeri di Fraksi TNI/Polri DPR periode 1999-2004 yaitu R Rulistyadi, Darsup Yusuf dan Suyitno, yang diduga ikut menikmati uang suap dalam pemilihan Miranda GUltom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, bakal melenggang dari jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Pasalnya, KPK menyerahkan proses hukum atas ketiganya ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Juru bicara KPK, Johan Budi, menyatakan bahwa KPK tidak berwenangan menangani dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan Darsup Yusuf, R Sulistyadi dan Suyitno

BACA JUGA: Muhammadiyah Bantah Fatwa Rokok Haram Hasil Pesanan

Alasan yang dikemukakan Johan, karena KPK tidak berwenang menangani dugaan korupsi oleh anggota TNI”Karenanya KPK telah mengirim bahan-bahan hasil penyelidikan ke Puspom TNI.  Jadi penyelidikannya kita serahkan ke Puspom TNI,” ujar Johan saat dihubungi, Minggu (14/3).

Meski demikian Johan juga menegaskan, sekalipun proses penyelidikan atas Darsup Yusuf, R Sulistyadi dan Suyitno diserahkan ke Puspom TNI, namun KPK tetap akan mengawasinya

BACA JUGA: Usulan Formasi Daerah Selalu Berlebihan

“Penanganan kasus ini oleh Puspom TNI akan terus dipantau KPK,”tandasnya,

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam dakwaan atas mantan anggota Fraksi TNI/PolriUdju Djhuhaeri di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (11/3) pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut tiga kolega Udju Djuhaeri yaitu Mayjen TNI Darsup Yusuf, Laksma TNI R

BACA JUGA: KPK Bidik Bansos di KONI Kalbar

Sulistyadi dan Marsma TNI Suyitno, ikut menerima suap dalam bentuk travelers cheque (TC) masing-masing senilai Rp 500 jutaTC itu diserahkan terkait dukungan untuk Miranda Gultom sebagai DGS BI.

Meski demikian Johan juga menegaskan, dalam persidangan atas Udju Djuhaeri nanti bisa saja KPK memanggil ketiganya sebagai saksi“Kemungkinan untuk dipanggil sebagai saksi tetap saja ada,” lanjutnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Diabetes Hinggapi 21,3 Juta Warga