BACA JUGA: Parpol Islam Harus Berfusi Lagi
Kamis (18/12) KPK mengundang Kepala BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) R
BACA JUGA: Aulia Pohan Tak Perlu Rawat Inap
Pertemuan tersebut merupakan yang kedua sejak KPK memelototi kinerja BP Migas pertengahan tahun ini"Dalam waktu enam bulan harus mampu membangun integrated system
BACA JUGA: WNI di AS Tewas Dibakar WNI
Mulai cost recovery, produksi, manajemen aset, hingga revenue," papar Wakil Ketua KPK Haryono UmarMantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menilai, apabila pengelolaan dibiarkan dengan sistem lama, semua akan berjalan tidak efektif"Sebab, ini menyangkut uang banyak dan penilaian yang sangat luas," jelasnya.Untuk mewujudkan sistem itu, BP Migas perlu merangkul 200 kontraktor swasta serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)"Misalnya, soal lifting harus dengan mudah diketahui transaksinya bagaimanaBukan sekadar reportTermasuk bagaimana harga itu," bebernya.
KPK juga meminta BP Migas segera mengimplementasikan management accountDengan begitu, negara bisa mengawasi secara langsungBP Migas juga diminta mengukur efektivitas proyek coal generator yang telah berlangsung sejak 1994, namun kontrak kerja sama dengan swasta baru diteken 1999.
Priyono berjanji segera mengadakan pembenahan seperti yang diminta lembaga antikorupsi tersebut"Kami tadi juga berkesempatan menjelaskan kompleksitas persoalan di BP Migas," katanyaMenurut dia, industri migas memang memiliki keunikan, di mana semua beban biaya menjadi tanggungan investor.
Namun, ketika mendapatkan minyak, negara berkewajiban mengganti seluruh biaya yang dikeluarkanMeski demikian, pemberian cost recovery yang muncul dari proyek tersebut tidak bisa diabaikanSebab, selama ini 30 persen pendapatan negara masih bergantung kepada industri migas''Tapi, kami berjanji jangan sampai pelaksanaannya ada yang menjurus ke tindak pidana korupsi," ujarnya.
Priyono juga menanggapi penyusutan aset BP Migas yang selama ini menjadi fokus KPKSejak 1970-an, aset hulu migas dikelola divisi tersendiri yang masih tergabung dalam PertaminaNamun, begitu ada BP Migas pada 2002, tak ada lagi yang menangani aset tersebut"Kami akan hitung lagi," janjinya
Aset BP Migas memang banyak menguapDari USD 24 miliar, setelah penghitungan jadi USD 3 miliar"Nilai bukunya memang sejumlah ituTapi, itu belum dihitung nilai ekonomis dan teknisnyaTapi, kami akan tata dengan bentuk sistem yang terintegrasi," imbuhnya(git/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengesahan RUU MA Tanpa Hambatan
Redaktur : Tim Redaksi