JAKARTA - Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi yang menyangkut jajaran pimpinan KPK tertundaItu karena dukungan publik yang begitu besar terhadap KPK
BACA JUGA: MA-Kejagung Sepakat Cegah Mafia Peradilan
Selain itu, konsentrasi polisi juga sedang terbagi-bagi, yakni menangani kasus perampokan BNI Rp 15 Miliar dan konflik bersenjata di Papua"Tim sudah ada yang di Singapura
BACA JUGA: Reserse Masih Paling Nakal
Tapi, memang belum ada perintah untuk melakukan penangkapan atau yang lainnya," ujar sumber Jawa Pos di lingkungan Mabes PolriBACA JUGA: Pernikahan Syech Puji Sah Secara Agama
"Terkait dengan pengembangan kasus dugaan korupsiDatanya dari kasus pembunuhan Nasrudin," katanyaBerapa orang? menurut dia, ada empat personel yang masih di Singapura"Tidak akan pulang dulu sebelum diperintahkan," katanya sembari menolak menyebut target data dan sasaran yang ingin dicapai.
Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Sulistyo Ishak mengaku tidak mengetahui informasi itu"Saya tidak berkomentar," ujarnya saat dikonfirmasi secara terpisah.
Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus baru yang disidik oleh Mabes PolriKasus itu disebut-sebut melibatkan oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)"Kalau sudah terima, pasti saya sampaikan," kata Hendarman di gedung Mahkamah Agung, kemarin (16/7).
Hendarman tetap menolak menjelaskan saat didesak wartawan tentang kasus baru yang ditangani PolriTermasuk kapan rencana gelar perkara (ekspose) dilakukan"Sifatnya masih rahasiaBelum bisa dipublikasikan," elak alumnus Fakutas Hukum Universitas Diponegoro Semarang itu.
Sebelumnya, pertemuan antara Mabes Polri dengan Kejagung pada Rabu (15/7) terpaksa ditunda meski sejumlah pejabat Polri sudah datang ke KejagungDalam keterangan resmi Kejagung diakui adanya rencana membahas suatu topik tertentuNamun karena alasan kesibukan pimpinan kedua instansi itu, pertemuan ditunda hingga waktu yang belum dapat dipastikan.
Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi III (bidang hukum) DPR Trimedya Pandjaitan mengatakan, dirinya mengetahui adanya kasus yang melibatkan oknum KPK dari jaksa agung"Kasus suapnyaKalau (kasus) pembunuhan sudah lama," katanya
Namun dia menyebut saat didesak apakah oknum tersebut adalah pimpinan KPK"Tidak spesifik," imbuhnyaDemikian juga saat ditanya apakah kasus itu terkait dengan Dirut PT Masaro, Trimedya tidak menjawab pasti.
Politisi PDIP itu mengungkapkan, informasi dari jaksa agung menyebutkan apa yang diajukan polisi masih kurang"Kami lihat bukti-bukti dari kepolisian masih kurang," terang Trimedya menirukan jaksa agungTerkait pertemuan dengan Mabes Polri, lanjut Trimedya, Kejaksaan dalam posisi menunggu.
Trimedya berpendapat, kepolisian bisa saja mengusut dugaan kasus yang melibatkan oknum lembaga antikorupsi ituNamun hal itu jangan sampai merusak KPK secara kembaga"Ibarat ada tikus di rumah, bukan rumah yang kita bakar, tapi ambil tikusnya," urainya
Secara terpisah, Komisi Kepolisian Nasional akan mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kebenaran kasus penyadapan terhadap Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno DuadjiMenurut anggota Kompolnas, Adnan Pandu Pradja, komisi akan menyurati KPK untuk mendapat kejelasan"Tadi kami bertemu Pak Bibit, pekan depan kami akan menyuratinya," katanya.
Menurut dia, jawaban KPK itu dapat ditindaklanjuti ke Kapolri atau langsung diklarifikasi ke Susno"Lewat KPK, semua kan terkait penyadapan oleh KPK, kami mau klarifikasiKalau memang benar penyadapan itu baru kami mengambil sikap, mem-follow up ke Kapolri atau akan klarifikasi langsung," ujarnyaNamun semuanya tergantung jawaban dari KPK.
Menurut Adnan, KPK akan melibatkan Kompolnas untuk memantau kasus korupsi yang melibatkan oknum Polri"Kalau penanganannya berlarut-larut maka akan dialihkan ke penyidik KPK," katanyaNamun Adnan belum dapat memastikan penerapan pantauan ituDi bagian lain, arus dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait isu bakal diciduknya sejumlah pimpinan KPK oleh Polri akibat dugaan terlibat kasus pidana terus mengalir
Kemarin sejumlah tokoh turut mendatangi lembaga yang aktif memenjarakan para koruptor ituDi antara mereka adalah Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief, pengamat komunikasi politik UI Effendi Gazali, serta Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismet Hasan Putro.
Usai menemui pimpinan KPK, mereka menyampaikan dukungannya kepada wartawanMenurut Yudi Latief, bahwa gempuran kepada KPK akhir-akhir ini merupakan ujiab berat dalam demokrasi di Indonesia?Tiang reformasi yang ditegakkan 1999 mulai ditumbangkan, salah satunya KPK,? jelasnya
Yudi menilai bahwa KPK memiliki standar operasional prosedur yang baik dalam menjalankan tugasnya"Tiap kasus yang ditangani saja tidak bakal lolosSaya juga yakin para komisioner juga tak mungkin bermain-main dengan menerima sogokan,? jelasnyaTudingan kepada pimpinan KPK itu bermunculan karena sepak terjang komisi membikin banyak orang terancam
Pengamat komunikasi politik UI, Effendi Gazali menerangkan bahwa polemik antara KPK-Polri tersebut hanyalah perang persepsiSaat ini, komisi tengah menghadapi serangan dengan modus luar biasa"Apa yang disampaikan pimpinan KPK, bahwa mereka telah bekerja sangat baikKesimpulan kami dari audit komunikasi maka jawaban pimpinan KPK itu memuaskan,? jelasnyaUntuk itu, pihaknya siap berada di belakang KPK memberikan dukungan
KPK juga mendapatkan dukungan dari pengacara Firman WijayaDia juga bertanya-tanya terkait pihak yang membikin skenario melemahkan KPK seperti ini"Saya kira Presiden SBY harus mengambil alih persoalan ini, sehingga tidak ada ancaman yang bisa menggerogoti KPK," jelasnya.
Dukungan kepada KPK memang terus mengalir sejak awal pekan laluIni terkait desas-desus yang berkembang di lingkungan Kejaksaan dan Polri yang bakal mengusut pimpinan KPK karena terlibat kasus suapBelakangan, Polri dan Kejagung telah menagadakan gelar perkara untuk menangani kasus ituPara pimpinan KPK diduga mendapatkan suap sebesar Rp 6 miliar dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan Direktur PT Masaro Anggoro WijoyoAnggoro sendiri saat ini masih buron
Ihwal munculnya isu itu diduga setelah penyidik polisi membuka laptop Ketua KPK (non aktif) Antasari AzharDi sana ditemukan pengakuan dari seseorang yang menyebutkan telah memberikan fulus kepada para pimpinan KPKAntasari pun meminta polisi menindaklanjuti temuan itu
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati upaya-upaya hukum yang dilakukan aparat penegak hukum"Kami yakin aparat kepolisian dan kejaksaan bertindak profesional dan proporsional," jelasnyaSecara pribadi Johan mengungkapkan bahwa KPK tak bisa menangani kasus berdasarkan rumor-rumor yang berkembang selama ini.
Dia menilai bahwa KPK selama ini tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berembus"KPK tetap bekerja sampai hari iniPimpinan juga bekerja seperti biasaAnda lihat sendiri pemeriksaan masih tetap jalan, upaya pencegahan juga kami lakukan jadi mari saling menghormati," ungkapnya
Di tengah goncangan terhadap para pimpinan KPK, kemarin lembaga itu juga diterpa isu bomSekitar 11.30, operator KPK menerima ancaman bahwa di pelataran gedung telah diletakkan bom"Kami berusaha menyisir dulu agar konsentrasi aktifitas tidak buyar," jelasnyaBaru sekitar pukul 16.00, KPK berusaha menghubungi Tim Gegana Mabes PolriSetelah penyisiran tiga jam di lantai satu dan pelataran, isu tersebut tak terbukti.(fal/rdl/git)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Direktur PLN tetap Ajukan Penangguhan ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi