Dalam rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan antara Komisi III DPR dengan KPK, Kamis (5/11), Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy menegaskan bahwa pekerjaan KPK bersentuhan langsung dengan banyak rahasia negara
BACA JUGA: Kapolri Terima Mundurnya Kabareskrim
“Pekerjaan KPK itu sangat sensitifBACA JUGA: Rekomendasi TPF Terlalu Prematur
Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengkhawatirkan, penggunaan dana hibah asing oleh KPK akan berpengaruh pada berpindahnya rahasia negara yang didimpan KPK ke negara donor
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Lukman Edy juga melontarkan pertanyaan serupa
BACA JUGA: Ritonga Resmi Nyatakan Mundur
“KPK sudah dibiayai APBN, bagaimana proses awalnya KPK bisa menggunakan dana asing?” ucap mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Teritnggal itu.Dalam paparan KPK di hadapan Komisi III, diketahui bahwa total anggaran APBN 2009 untuk KPK sebesar Rp 315,23 miliarSedangkan dana untuk KPK dari hasil hibag jumlah keseluruhannya mencapai Rp140,5 miliar
Sekretaris Jenderal KPK Bambang Sapto Pratomosunu menegaskan, dana bantuan asing itu sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2009 KPKNamun ditegaskannya, pekerjaan KPK yang sifatnya sensitif tidak didanai dengan dana bantuan asing.
Menurut Bambang, dana hibah yang mengalir ke KPK itu pun bukannya tanpa sepengatahuan pihak lain di pemerintahan"Proses juga melibatkan dari Bappenas," tandasnya
Sementara dari paparan KPK di hadapan Komisi III DPR, pemberi hibah terbesar untuk KPK adalah Amerika SerikatJumlahnya mencapai Rp64,78 miliar yang disalurkan melalui program Millenium Challenge Corporation Indonesia /Control of Corruption Project dari USAIDAdapun alokasi dananya dipergunakan untuk pengadaan peralaan communication/ terestrial trunking radio, court recording, serta survey IPK dan penyuapan (bribery).
Pemberi hibah terbesar lainnya adalah Asian Development Bank (ADB) melalui program Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP)Jumlahnya mencapai Rp1,2 miliar yang digunakan untuk kegiatan pencegahan korupsi di Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemberi hibah lainnya adalah JermanMelalui GTZ Project to Support Anti Corruption Clearing House of KPK, dana hibah sebesar Rp26,4 miliar digunakan untuk pengadaan kendaraan bermotor, komputer, peralatan perkantoran, alat bantu audio visual, dan bahan-bahan training untuk pelaksanaan training, biaya perjalanan dalam rangka training, seminar, workshop.
Dernmark juga memberi hibah sebesar Rp 12,8 miliar melalui program Danish International Development Agency Supporting Selected KPKDana itu digunakan untuk kegiatan pelatihan bagi anggota DPRD tentang pencegahan korupsi dan fungsi pengawasan DPRD, kampannye anti korupsi, serta pemahaman konsep “conflic of interest” bagi pemangku kepentingan dalam pemerintahan dan BUMN.
Sedangkan Uni Eropa melalui program Strengthening Rule of Law and Security in Indonesia, dana sebesar Rp35,2 miliar mengalir ke KPKAdapun alokasi dananya untuk kegiatan koordinasi dan supervisi di antara institusi/lembaga penegak hukum; pemberantasan korupsi dengan fokus pencegahan korupsi dan partisipasi masyarakat; tehnik investigasi, penuntutan dan koordinasi melalui pelatihan dengan instansi terkait KPK, BPK, Polisi, Pengadilan Tipikor; dan technical assistance untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi sistem RAN PK.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lokasi Penyusunan BAP Rani Dipersoalkan Antasari
Redaktur : Antoni