KPK Didesak Masuk ke Sektor Tambang

Rabu, 30 Desember 2009 – 18:28 WIB

JAKARTA--Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih kurang memuaskanHal ini dilihat dari tingkat pengembalian kerugian negara oleh para koruptor yang masih rendah

BACA JUGA: Polwil-Polwiltabes Segera Ditutup

Padahal dana yang diberikan negara kepada KPK sangat besar.

"Harusnya kalau diberikan Rp100 miliar, maka yang diberikan ke negara harus triliunan rupiah juga," kata Yadil Harahap, anggotal Komisi III DPR RI yang dihubungi Rabu (30/12).

Dia mencontohkan, pengembalian kerugian negara oleh Kejaksaan yang lebih besar dibandingkan KPK
"Sebagai lembaga super body, harusnya KPK bisa mengembalikan kerugian negara lebih besar lagi

BACA JUGA: Diamankan 213 Kontainer Kayu Ilegal

Sebab, selama ini banyak penyelenggara negara tidak bisa mengembalikan uang kerugian negara
Padahal dalam penyelidikan hingga penuntutan, KPK telah mengeluarkan dana tak sedikit," ucapnya.

Dia juga menyayangkan fokus pemeriksaan KPK yang masih terbatas pada korupsi bernilai kecil

BACA JUGA: Level Setkab di Bawah Menteri

Menurut dia, ke depan KPK harus mengubah fokus pemeriksaan pada korupsi yang lebih besar yaitu di sektor sumber daya alam yakni pertambangan, kehutanan, dan kelautan.

"KPK jangan hanya mencari popularitas dengan menahan para kepala daerah atau para pejabat pusatDi depan mata kita ada korupsi yang lebih besar lagi, yaitu korupsi di sektor pertambanganCoba diselidiki proyek pertambangannya serta nilai investasinya," tegasnya.

Di sisi lain, semakin meningkatnya laporan pengaduan masyarakat ke KPK tentang dugaan korupsi di daerah-daerah, menunjukkan kalau masyarakat semakin pintar dan sadar hukumMasyarakat juga mulai menjalankan fungsinya sebagai pengontrol para penyelenggara negara di daerah.

"Seharusnya dengan makin gencarnya masyarakat melaporkan tingkah polah para pejabat, ada ketakutan dari para penyelenggara negara untuk melakukan tindakan yang melanggar hukumJika akhirnya masih tetap ada laporan yang masuk dan justru meningkat, itu menandakan sikap pembangkangan dari penyelenggara negara," pungkasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintahan SBY Dinilai Mulai Goyah


Redaktur : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler