KPK Didesak Tangkap Bupati Raja Ampat

JAKARTA - Rombongan warga Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, mendatangi Gedung KPK untuk menyampaikan aspirasi, Jumat (3/12)Mereka yang mengatasnamakan diri sebagai AMRA-AK (Aliansi Masyarakat Raja Ampat-Anti Korupsi) itu, meminta KPK menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Raja Ampat.

Mereka sempat menggelar aksi berbaring di tengah Jalan Rasuna Said, sambil berselimutkan spanduk yang berisikan berbagai tuntutan

BACA JUGA: Para Gubernur Merasa Terancam

Sebuah spanduk besar mereka bentangkan lebar-lebar melintang di jalanAksi itu kemudian dilanjutkan dengan orasi secara bergantian, sementara lalu lintas pun sempat macet dibuatnya.

Beberapa anggota aksi massa memaksa ingin masuk ke Gedung KPK dan marah-marah, karena ingin bertemu pimpinan

BACA JUGA: Pidato Belum Selesaikan Masalah

Mereka mengaku kecewa, karena kasus ini tidak ditindaklanjuti KPK meskipun sebelumnya sudah pernah dilaporkanAkhirnya, sebanyak 10 orang perwakilan aksi diperkenankan masuk, untuk berdialog dengan pihak KPK.

Christian, salah seorang perwakilan AMRA-AK mengatakan, pihaknya meminta KPK untuk segera menindaklanjuti hasil audit BPK Manokwari yang menyatakan ada dugaan penyimpangan APBD Raja Ampat tahun 2005-2010 sebesar Rp 738 miliar

BACA JUGA: Pemerintah Kukuh Gubernur Jogja Dipilih Langsung

"KPK juga harus segera menahan Bupati Raja Ampat, Marcus Wanma, atas dugaaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2010 sebesar Rp 12,2 miliar," katanya.

Bupati menurutnya, harus segera dinonaktifkan, guna memudahkan pemeriksaanSementara, masih ada kasus lain yang juga diminta segera ditangani KPK, yaitu korupsi program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan pada PLTD Waisai senilai Rp 23 miliarKoordinator AMRA-AK mengatakan, anggota aksi sendiri adalah warga Raja Ampat.

"Kemarin kami datang dari Papua, pakai kapal lautAda ratusan orangKami mohon KPK serius menangani kasus ini," ujarnya(rnl/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekonstruksi Maraton, Gayus Kelelahan