KPK Didesak Ungkap Korupsi di BNP2TKI

JAKARTA - Puluhan massa dari Tim Pembela Buruh Migran Indonesia (TPBMI), Kamis (17/12) siang menggelar unjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Aktivis antikorupsi dari 10 LSM ini mempertanyakan tindaklanjut temuan KPK dalam penyaluran dan penempatan buruh migran Indonesia atau tenaga kerja Indoneseia (BMI/TKI).

Menurut juru bicara TPBMI, Illian Deta Artasari, berdasar temuan KPK pada 2007 diketahui bahwa potensi suap periodik (per bulan) untuk satu kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Ciracas-Jakarta saja mencapai Rp 2.549.240.000"Padahal Indonesia memiliki 15 kantor BNP2TKI," sebut Illian.

Illian yang juga peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menambahkan pula dari kajian TPBMI selama 2008, pemerintah Indonesia telah menempatkan 748.000 buruh migran ke luar negeri, atau meningkat 7,5 persen dari tahun 2007 sebesar 696.746 orang

BACA JUGA: DPR Desak Tunda ACFTA

Angka ini kemungkinan terus bertambah karena pemerintah telah menargetkan mengirimkan  1 juta buruh tiap tahunDari sini dapat dirata-ratakan per bulan pemerintah mengirim 37.231 orang.

Berdasar temuan Tim Help Migrant CARE, para pekerja yang kerap disebut "pahlawan devisa" ini sudah mengalami pemerasan berkedok seikhlasnya begitu mendarat di bandara

BACA JUGA: Munim: Tembakan 60 Cm Jarak Jauh

Begitu tiba di Terminal II Bandara Soekarno-Hatta, mereka sudah harus mengeluarkan biaya untuk jasa portir, ticketing, money changer, cargo dan sebagainya

Dengan kondisi seperti ini, TPBMI akan lebih salut jika KPK mengungkap kasus korupsi di berbagai instansi terkait penyaluran TKI, mulai dari Disnaker Kab/kota, imigrasi, depnakertrans, BNP2TKI, kepolisian, termasuk perusahaan asuransi

BACA JUGA: Aset Robert Tantular Tersebar di Lima Negara

"Semua instansi itu diduga kuat ikut meminta uang suap," tandasnya(pra/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Antasari: Saya Percaya Hakim