jpnn.com, JAKARTA - Puluhan massa yang menamakan diri Forum Studi Anti Korupsi (Forsak) menyambangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/4). Kedatangan mereka, guna meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan pejabat teras Pertamina.
"KPK harus mengusut pejabat lain yang terlibat kasus PLTU Riau 1. Kalau sudah terbukti, KPK harus segera menetapkan pejabat tinggi Pertamina tersebut sebagai tersangka," kata Kordinator Lapangan Ardi Syahputra.
BACA JUGA: Lewat Cara ini Pertamina Buktikan Sekelas Perusahaan Migas Dunia
Ardi melanjutkan tuntutan tersebut agar Pertamina menjadi perseroan yang berkembang dan bersih. "Maka Pertamina harus dipimpin oleh orang yang bersih dari setiap dugaan korupsi maupun hal yang sifatnya melawan hukum," tegasnya.
Selain itu Ardi menuturkan Forsak juga mendesak KPK membongkar kasus pengurusan tender-tender di SKK Migas yang diduga melibatkan sejumlah pejabat.
BACA JUGA: Anggota Fraksi Gerindra DPR Paling Tidak Patuh Laporkan Harta Kekayaan
Ardi mengungkapkan, kasus dugaan korupsi tersebut berawal saat SKK Migas memiliki proyek Shorebasw Supply Service di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur dengan nilai proyek sebesar Rp541 milar yang dikerjakan PT Petrosea Tbk. Namun, dibatalkan sepihak oleh SKK Migas dengan alasan telah menerbitkan persetujuan tender di Sorong, Papua pada Juni 2017.
"Pada tender tersebut, diduga kuat mengarahkan PT Petrosea untuk jadi pemenang tender. Indikasinya ada dugaan pihak Petrosea melaksanakan konstruksi fasilitas Shorebase kurang lebih setahun lebih awal," imbuhnya.
BACA JUGA: Bowo Sidik Akui Amplop Kode Cap Jempol untuk Serangan Fajar Pileg
Ardi menerangkan, nilai proyek yang diajukan Petrosea lebih mahal yaitu Rp734 milyar dibandingkan dengan Shorebase Supply Service yang berlokasi di Jawa Timur yang tengah digarap senilai Rp541 milyar.
"Diduga dalam proyek Shorebase Supply Service di Sorong Papua berpotensi menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit yaitu senilai Rp193 milyar," ucap Ardi.
Menyikapi pendemo tersebut, salah satu perwakilan KPK bidang pengaduan masyarakat mengungkapkan bahwa pihaknya tak memiliki alat bukti terkait dengan tuntutan pendemo tersebut.
Diketahui sebelumnya, Forsak telah menggelar aksi unjuk rasa menyambangi gedung Bareskrim Polri pada, Kamis (4/4). Kedatangan mereka, guna meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Bahagia Karena KPK Juga Akui Ada Kebocoran Uang Negara
Redaktur & Reporter : Adil