KPK Diminta Belajar dari Hongkong

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy mengatakan bahwa tertangkapnya banyak koruptor menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara iniKarena itu, Aboebakar meminta KPK untuk belajar dari keberhasilan Hongkong yang berhasil 99,9 persen memberantas anggota polisi dan jaksa terlibat dengan mafia dan pelaku tidak kriminal.

"Harusnya negeri ini belajar cara pemberantasan korupsi yang dilakukan Hongkong yang 99,9 persen anggota polisi dan jaksa terlibat dengan Mafia dan tindak Kriminal

BACA JUGA: Wamenpan: Sekolah Kedinasan akan Direview Kembali

Negara itu pada tahun 1974 mengambil langkah drastis, semua polisi dan jaksa di negara pulau itu dipecat tanpa kecuali"Keberhasilan pemberantasan korupsi didorong karena adanya kepemimpinan nasional yang sangat kuat," kata Aboebakar Alhabsy di Jakarta, , Senin (19/12)

BACA JUGA: MA Krisis Hakim Agung Militer

Ditambahkan, upaya lain yang harus dilakukan adalah adanya komitmen dari pemimpin bangsa, untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsiSelain itu, imbuh dia, menciptakan birokrasi yang memudahkan segala urusan warga negara, dan hukum benar-benar ditegakkan

BACA JUGA: Data Lengkap, Tim Pencari Fakta Terjun Full Team

Pentingnya kepemimpinan nasional dalam sebuah pembangunan negara seharusnya disadari oleh para tampuk pimpinan di negara ini.

"Seharusnya mereka berani mempertanggungjawabkan kinerja di depan publik dengan mengedepankan moral dan hati nurani," katanya.

Ia mencontohkan lagi, Jepang patut dicontoh dalam hal iniKarena, mereka memiliki tradisi pemimpin nasional dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, pejabat akan langsung mengundurkan diri apabila merasa gagal atau bersalah"Tengok saja, Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, mengundurkan diri setelah delapan bulan menjabatHatoyama mundur karena gagal menepati janji kampanyenya yang ingin memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat di pulau sebelah selatan OkinawaHatoyama adalah perdana menteri Jepang keempat yang mundur dalam empat tahun terakhir." 

Sementara itu Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara membuat berita mengejutkan, dengan keputusan mundurnya pada 6 Maret 2011Seiji mengakui menerima sumbangan dana kampanye sebanyak 250.000 yen dari orang asingPeraturan di Jepang melarang sumbangan dana kampanye dari luar negeri bagi calon-calon pemimpin Jepang.

Di Republik ini hanya mencatat dua nama pejabat yang mengundurkan diri dari jabatannya, pertama Arifinto, politisi PKS ini mengundurkan diri dari DPR karena merasa dirinya cacat moral dengan kasus video porno.

"Arifinto tidak menggarong uang negara, tidak berselingkuh ataupun memerankan adegan mesumNamun karena kesadaran dirinya atas tanggungjawab etika dan moral dia mengundurkan diri," ujarnya.

Kedua adalah Dicky ChandraWakil Bupati Garut ini mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak mengemban amanat rakyatDicky tidak sedang terjerat persoalan hukum, dia tidak dituduh melakukan korupsi ataupun penyelahgunaan kekuasaan"Namun atas kesadaran diri bahwa dirinya tidak mampu berbuat maksimal bagi garut, Dicky lebih memilih mengundurkan diri," jelasnya lagi(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Gunakan Teknik Cybercrime