JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini, mafia anggaran memang ada. Koordinator ICW Bagian Anggaran Abdullah dahlan memberi contoh mulai terkuaknya kasus dugaan suap yang melibatkan Sesmenpora"Misalnya dalam kasus Sesmenpora, dimana pemenang tender bisa diatur," kata Abdullah Dahlan, Koordinator ICW Bagian Anggaran, saat diskusi terbatas bertema Mangatasi Mafia Anggaran, di Jakarta, Senin (27/6).
Begitu juga dengan dengan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
BACA JUGA: KPK Klaim Selamatkan Piutang Pajak Rp2 Triliun
Menurut dia, apa yang diungkap oleh anggota DPR, Wa Ode Nurhayati, juga mengkonfirmasi bahwa praktek calo anggaran itu, kongkrit adanya."Jika pembahasan anggaran di luar APBN yang mekanisme pembahasannya sudah ditetapkan, itu bisa saja ada mafia anggaran," kata Abdullah.
Begitu juga, lanjut dia, jika pembahasan anggaran tidak pernah terbuka, serta indikator daerah penerima tidak pernah jelas, maka terbuka peluang untuk 'dipermainkan'. Wewenang DPR yang terlalu jauh, juga membuka peluang terjadi mafia anggaran
BACA JUGA: Muhaimin: Kinerja BNP2TKI Harus Diperkuat
Karena itulah, Abdullah Dahlan mengaku tidak kaget jika parti cenderung membiarkan atau bahkan melindungi kadernya yang bermasalah, seperti dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlit yang melibatkan Sesmenpora
Praktek-praktek sejenis sulit dihilangkan, lanjutnya, karena partai politik tidak punya kemandirian dalam hal keuangan. "Saya minta KPK aware pada dimensi persoalan semacam ini," kata Abdullah
BACA JUGA: Crisis dan Call Center Khusus TKI Dibuka
(boy/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril: Didi Irawadi Itu Sekolah di Mana?
Redaktur : Tim Redaksi