JAKARTA - Budayawan Mohammad Sobari mengungkapkan keyakinannya bahwa hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih independenMenurut Sobari, sejauh ini KPK tidak bisa dijadikan alat politik pengusasa
BACA JUGA: Buru Hengky Baramuli, KPK Kehilangan Jejak
“Oh, tidak mungkin itu (KPK jadi alat penguasa)
BACA JUGA: MPR Diminta Respon Kasus Pelanggaran HAM
Ia hadir bersama mantan pimpinan KPK, Ery Riyana Hardjapamekas.Mengenai proses hukum yang dilakukan KPK terhadap puluhan politisi, Sobari menilai hal itu merupakan realitas yang tidak bisa dibantah
BACA JUGA: Ratifikasi Buruh Migran Alot di Tingkat Kementrian
“Setiap yang salah dan terbukti secara hukum, ya, mesti diproseslah siapapun dia,” tukas Sobari.Hanya saja, imbuh Sobari, terkadang cara pandang koruptor dan pendukungnya selalu dari sudut politisSeolah-olah, mereka dikorbankan dari proses bersih-bersih yang dilakukan KPK
“Kalau salah ya salahTidak bisa mencari kambing hitam dan segala macam,” ungkap salah seorang penulis masalah kebudayaan dan agama ini serius.
Mantan Ketua Kantor Berita Antara saat Gus Dur menjadi Presiden ini justru melihat adanya upaya unbtuk melemahkan KPKSalah satu yang tampak jelas adalah pengusiran oleh DPR terhadap komisioner KPK, Bibit Samad Rianto dan Chanra M Hamzah
“Itukan sudah tidak benarMereka di KPK itukan pimpinannya lima orangKalau dua ditolak, ya, semuanya jelas menjadi kesulitanWajar kalau akhirnya mereka meninggalkan DPR yang ulahnya begiu,” tandas Sobari yang juga mengaku bertemu dengan Chandra M Hamzah di KPK.
Sobari menegaskan, gerakan pelemahan KPK tidak boleh dibiarkanKarena menurutnya, KPK dibentuk oleh negara dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah menjadi problem sistemik“Saya sebagai orang yang ikut membentuk KPK, merasa bertanggungjawab untuk menjaganya,” tandasnya.(mur/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jerat Baasyir, Kejaksaan Gunakan Tujuh Pasal
Redaktur : Tim Redaksi