jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana Syaiful Bakhri mengatakan, putusan praperadilan merupakan keputusan final dan tidak bisa banding.
Sehingga lanjut rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), kemenangan Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan harus dipatuhi oleh KPK.
BACA JUGA: Pakar Hukum Pidana Sebut Novanto Bisa Gugat KPK
"Yang disebut dengan putusan praperadilan itu tidak bisa banding, sudah selesai dan dihormati, tapi kemudian polemik yang berkembang di masyarakat itu sepertinya jadi dendam, dendam lembaga, kalau cari-cari kesalahan pasti ketemu, kita dengan istri aja pasti ketemu kesalahan," kata Syaiful saat dihubungi, Rabu (4/10).
Jika penegakan hukum mengedepankan dendam lanjut Syaiful, maka yang terjadi adalah ketidakadilan atau unfairness sehingga membahayakan dalam kehidupan bernegara.
BACA JUGA: Kalah di Praperadilan, KPK Diminta Gunakan Logika Hukum
"Sangat berbahaya, makanya pengusutan didalam KPK itu, pertama tebang pilih, kedua ternyata SOP nya ga ada, kok dipanggil pansus ga mau datang, itu kan lembaga tinggi negara, Presiden aja dipanggil wajib datang. (KPK) Melakukan perlawanan di MK menggungat pansus itu kontraproduktif, tidak begitu maksud bernegara itu," ujarnya.
Syaiful menambahkan, KPK sejatinya adalah sub koordinasi dari lembaga penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan Hakim. Namun saat ini KPK lebih kepada alat politik.
BACA JUGA: Novanto Dicegah ke Luar Negeri Sampai Tahun Depan
"Kalau KPK kan sub koordinasi itu, tapi karena terlanjur didukung oleh komponen masyarakat, lalu dipublisitasi, kan kasian KPK nya.
“Dari rezim ke rezim orang ingin KPK dipertaruhkan, tapi kan orang-orangnya tidak lepas dari kejahatan, jadi KPK dijadikan alat politik, itu yang tidak benar. Menurut saya kalau memang sudah seperti itu kembali aja kepada Polisi dan Jaksa. Kemudian kinerja (KPK) ga bagus. Kembali Polisi dan Jaksa aja," tutupnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Adhi: Ada Kekuatan Besar yang Buat KPK Abuse Of Power
Redaktur & Reporter : Budi