jpnn.com, JAMBI - Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah II KPK RI Adliansyah Malik Nasution mengatakan seluruh jajaran pemerintahan di daerah mulai dari Pemprov hingga Pemkot atau pun Pemkab mutlak menerapkan sistem e-planning.
Selain itu, sistem ini juga harus konsisten diterapkan karena merupakan bentuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
BACA JUGA: Pelaku Pedofilia di Jambi Diduga Pernah Jadi Korban saat SMP
‘’Di zaman now ini, mau tidak mau harus menggunakan system IT untuk memberi pelayanan kepada masyarakat,’’ ujar Adliansyah yang akrab disapa Coki ini saat menghadiri acara Musrenbang RKPD Kota Jambi 2019, Senin (19/3).
Menurut Choki, KPK sudah menjadwalkan untuk datang ke Jambi setiap dua bulan sekali. Dengan masuknya KPK ke suatu daerah, kata Coki, tidak menghilangkan korupsi.
BACA JUGA: Lho, Kok KPK Bikin Kegiatan Bareng Tersangka Korupsi?
‘‘Apakah KPK masuk, korupsi hilang. Tidak. Wilayah rawan korupsi ada pada perencanaan dan penganggaran. Ini saya pelototi,’‘ katanya.
Coki menyebutkan, dirinya akan berkeliling ke daerah-daerah, termasuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. ‘‘Saya akan keliling, yang saya sampaikan ‘Sudahlah’. Jangan coba-coba,’‘ ujarnya.
BACA JUGA: KPK Menggeledah Kantor DPRD dan Dinas PU Bengkalis
‘‘KPK dua bulan sekali turun ke daerah. Kehadiran KPK di Jambi tolong dimaknai dengan baik,’‘ sebutnya
Kepada sejumlah wartawan Coki mengatakan, pihaknya mengapresiasi e-Planning yang dibuat Pemerintah Kota Jambi. Ini baru pertama di Provinsi Jambi.
‘‘Ini hal positif yang patut kita apresiasi,’‘ katanya.
Pemerintah Kota Jambi tinggal melakukan penyelarasan antara e-Planning dan e-Budgeting, sehingga sesuai dengan apa yang direncanakan dan penganggaran. ‘‘Kalau e-planning terintegrasi dengan e-budgeting, maka kemungkinan untuk terjadinya KKN rendah,’‘ katanya.
E-Planning ini merupakan jawaban dari korupsi yang berasal dari perencanaan. Sitem harus dibangun. ‘‘Ini cara kita meminimalisir korupsi dari perencaaan. Pengawasan kita lebih mudah. Web ini bisa terkoneksi dengan KPK,’‘ ujarnya.
‘‘Ini menjadi contoh di daerah lain. Saya mengharapakan bisa diundang pada Musrenbang di derah lain,’‘ kata Coki.
Kepala Bappeda Kota Jambi Doni mengatakan dalam Musrenbang yang dihadiri seluruh ketua RT tersebut, sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masih menjadi fokus Pemerintah Kota Jambi.
Saat ini tercatat sebagai 2.200 usulan yang sudah masuk ke Bappeda untuk pembangunan di 2019. Sebagian besar usulan terkait infrastruktur dan utilitas. ‘‘90 persen usulan infrastruktur seperti jalan lingkungan, air bersih dan lampu jalan,’‘ kata Doni.
Jika semua usulan direalisasikan, maka butuh anggaran Rp 1,2 triliun lebih. Anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp 700 hingga Rp 800 miliar. Bappeda terus melakukan verifikasi sesuai dengan ketersediaan anggaran.
‘‘Sudah kita verifikasi menjadi 2000 usulan. Porsi yang kita pakai sekitar Rp 700 miliar. Perkiraan sesuai dengan kemampuan APBD, kita hanya mampu mengakomodir 30 persen dari yang diusulkan,’‘ katanya.
Doni berharap dengan e-planning ini partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Kota Jambi semakin besar. E-Planning juga berarti e-demokrasi. Masyarakat bisa ikut mengusulkan apa yang akan dibangun pemerintah dalam setahun kedepan. ‘‘Hanya menggunakan android mereka,’‘ katanya.
Sementara Nasir, Ketua DPRD Kota Jambi mengatakan, Pemerintah Kota Jambi harus tetap memperhatikan pembangunan kawasan yang masyarakatnya kurang melek internet. ‘‘Tidak semua masyarakat Kota Jambi yang melek internet dan bisa menggunakan aplikasi e planning di android mereka,’‘ katanya.
Pjs Wali Kota Jambi M Fauzi mengatakan, dari proses Musrenbang ini seluruh usulan masyarakat akan diakomodir. Nantinya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.
‘‘Tentu tidak semua usulan bisa kita akomodir. Kita akan sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Juga faktor lainnya. Mana usulan yang harus menjadi prioritas dan mana yang masih bisa diundur tahun depan,’‘ katanya.(hfz/nur)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyidik KPK Sasar Kantor DPRD dan Dinas PU Bengkalis
Redaktur & Reporter : Budi