KPK tak Serius Bongkar Mafia Anggaran

Senin, 27 Juni 2011 – 15:20 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak serius membongkar mafia anggaran yang sesungguhnyaKarena yang ditangkap hanya dengan transaksi jutaan rupiah, sementara kelas kakap dari mafia anggaran dibiarkan berkeliaran

BACA JUGA: Mahfud Desak Polri Umumkan Tersangka



"Apa yang sudah diungkap KPK sebenarnya sudah baik, tapi yang ditangkap hanya bertransaksi Rp10 juta- Rp200 juta saja
Menurut saya yang ditangkap itu bukan master mind mafia anggaran yang sesungguhnya, tapi hanya pemain di lapangan saja," kata Koordinator  Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, saat diskusi terbatas, Mangatasi Mafia Anggaran, di Jakarta, Senin (27/6).

Sebastian menjelaskan, ketika berbicara mafia anggaran, dirinya membayangkan bahwa pelakunya adalah seorang master mind yang mengerti dan mengendalikan anggaran itu bukanlah orang biasa

BACA JUGA: KPK Kembali Panggil Nazaruddin

Dia menganggap master mind itu mempunyai jaringan politik, ekonomi, hingga hukum yang kuat
"Sampai sekarang mereka belum tersentuh oleh KPK," katanya lagi.

Dalam kasus dugaan suap Sesmenpora yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Program Pemberdayaan Masyarakat

Nazarudin yang saat ini masih belum berhasil dipulangkan untuk diperiksa dari Singapura dinilai KPK melakukan pembiaranMenurut dia, sebenarnya jika KPK serius untuk membongkar mafia anggaran itu, bisa masuk lewat Nazarudin.  Karena, menurut dia, Nazarudin itu dianggap terlibat dalam banyak kementerian, misalnya pemuda olahraga, tenaga kerja dan pendidikan"Ujiannya (KPK) ada pada (kasus) NazarudinKalau Nazarudin bisa ditangkap, dia bisa membongkar, dan kita berharap bisa tahu siapa-siapa yang terlibat mafia anggaran di DPR," ungkap Sebastian.

Ditegaskan pula Sebastian, mafia anggaran itu dikendalikan master mind yang belum bisa disentuh KPKMafia anggaran, ditegaskannya lagi, tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan besar yang dimiliki institusi, salah satunya DPR"Praktek mafia anggaran, melekat kuat dengan kekuasaan di DPR," jelasnya(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang e-KTP, Masih Ada Jutaan NIK Ganda


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler