jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah melegalkan peserta kampanye boleh memberikan uang kepada calon pemilih tidak melebihi Rp 50 ribu pada masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang. Bantahan dikemukakan karena pemberian uang jelas-jelas masuk kategori pelanggaran.
“Itu informasinya tidak benar. Masa dibolehkan memberi uang di bawah Rp 50 ribu. Itu kan sudah masuk kategori money politic. Bisa dipidana kalau itu sampai terjadi,” ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi JPNN, Jumat (24/4).
BACA JUGA: Kejagung Tahan Mantan GM Pelindo I Dumai
Menurut mantan Komisioner KPUD Jawa Barat ini, informasi mengenai hal tersebut memang dinilainya cukup meresahkan masyarakat akhir-akhir ini.
Yang benar, lanjutnya, sebenarnya peserta maupun partai politik pengusung pasangan calon, dimungkinkan membuat bahan kampanye. Baik itu berupa mug maupun aksesoris lainnya. Namun nilainya tidak melebihi dari Rp 50 ribu.
BACA JUGA: Rayakan Pertambahan Umur, Ansor Resmikan Masjid Gus Dur
Aturan tersebut dimuat dalam Pasal 26 rancangan PKPU tentang Kampanye Pilkada. Disebutkan, peserta dimungkinkan membuat bahan kampanye, dimana jika dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 50 ribu.
“Jadi tidak benar boleh memberi uang di bawah Rp 50 ribu. Yang benar itu, peserta kampanye boleh membuat bahan kampanye seperti mug. Nah kalau dikonversi, itu harganya tidak boleh dari Rp 50 ribu. Kalau sudah memberi uang itu kan pelanggaran money politic,” ujarnya.(gir/jpn)
BACA JUGA: Paripurna DPR Resmi Setujui Perppu KPK jadi UU
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konflik Internal Golkar dan PPP Ganjal Pengesahan PKPU
Redaktur : Tim Redaksi