JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menghentikan penayangan perhitungan suara real countDari temuan Forum Antar Parpol (KPU), dalam tabulasi elektronik itu banyak ditemukan terdapat perbedaan data yang mencolok.
FAP menuding tayangan real count KPU diduga telah dimanipulasi untuk memenangkan partai tertentu
BACA JUGA: KPU Janji Rekap Manual Dimulai 26 April
Adapun parpol yang tergabung dalam FAP antara lain Gerindra, Partai Hanura, PSI, Republikan, PKNU, PNBKI, PPRN, PPDI, Merdeka, PMB, PBR, Partai Kedaulatan, Partai Buruh, Partai Barnas, Pakar Pangan, PPPI, PNI Marhenisme, PIS, PDK dan PDP.Juru Bicara FAP, Idham Cholied di Jumat (24/4) menyatakan, KPU seharusnya menghentikan proses tabulasi
Idham yang juga Sekjen PKNU ini bahkan menduga ada kecenderungan perolehan suara real count KPU sengaja disesuaikan dengan dengan hasil quick count beberapa lembaga survei yang memenangkan Partai Demokrat pada kisaran 20 persen
BACA JUGA: KPU Minta KPK Tunda Pemeriksaan hingga Pilpres Selesai
"Selain memenangkan Demokrat, real count KPU juga sama persis menayangkan 9 partai yang diperkirakan lolos parlementary threshold (PT) dan masuk Senayan," tudingnya.Padahal kata Idham, berdasarkan data server KPU per 21 April 2009, suara Partai Demokrat hanya 16,49 persen dan partai yang lolos PT sebanyak 14 parpol
Sementara di Pusat Tabulasi Nasional hanya mampu menampilkan 13.191.757 suara dari 171.265.442 pemilih
BACA JUGA: Bawaslu Kecewa Polri Lepas Tangan
Artinya, suara yang masuk belum sampai 10 persen, meski KPU mentargetkan hingga penutupan setidaknya 80 persen suara tertabulasiPadahal entri data yang masuk pada server KPU, sesungguhnya sangat fluktuatif dan dinamisIdham menduga KPU telah memanipulasi data perolehan suara parpol agar tidak tercapai target."Dari temuan tersebut jelaslah bahwa KPU tidak transparan, bahkan diduga kuat telah melakukan kebohongan public dan menutup-nutupi informasi kepada masyarakatKPU dapat dikatakan telah melanggar Undang-Undang,” tegasnya.
Sedangkan Wakil Sekjen Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Nur Cholis mendesak komisioner KU mengundurkan diri karena permintaan maaf saja tidak cukup"Percuma ada permintaan maaf tapi tidak bertanggung jawabKPU harus mengundurkan diri," ucapnya.
Nur Cholis menegaskan, FAP tidak berniat untuk memboikot hasil Pemilu meski kinerja KPU buruk dan pelaksanaan Pemilu diwarnai berbagai pelanggaran“Kalau kita boikot pemilu, itu akan mempengaruhi kondisi nasionalSangat riskan," tandasnya.
Karenanya FAP lebih memilih untuk mendesak pemerintah menjawab siapa yang paling bertanggung jawab atas buruknya penyelenggaraan pemilu 2009 ini"Apakah Presiden, Depdagri atau KPUsaat ini belum ada yang bertanggung jawabJika diperlukan forum antar parpol akan menempuh jalur hukum," tukasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hindari Boikot Pilpres, KPU Perlu Perppu Lagi
Redaktur : Tim Redaksi