jpnn.com - JAKARTA - Tudingan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat ikut memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di pemilu presiden (pilpres) dibantah tegas oleh KPU setempat. Menurut komisioner KPU Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma, tudingan itu tidak berdasar sama sekali karena mayoritas kepala daerah di Papua Barat adalah kader partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Gubernur Papua Barat kader Gerindra. Ada 10 kepala daerah (bupati/walikota) kader partai koalisi (pengusung Prabowo-Hatta, red). Jadi kalau dikatakan KPU bersama dengan pejabat menangkan nomor dua (Jokowi-JK) itu tidak pernah ada," kata Filep saat bersaksi dalam persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (13/8).
BACA JUGA: Kemenkes Gencar Sosialisasikan PP Aborsi
Lebih lanjut Felip mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara di wilayahnya berjalan lancar. Begitu juga dengan tahapan rekapitulasi suara di seluruh tingkatan yang menurutnya berjalan tanpa ada masalah.
Felip pun menegaskan bahwa di Papua Barat seluruh pemungutan suara dilakukan dengan sistem satu orang satu suara. Sedangkan sistem noken seperti di Provinsi Papua tidak dikenal di Papua Barat.
BACA JUGA: Gugatan Prabowo-Hatta Kaitkan Papua Merdeka Tuai Kecaman
"Di Papua Barat tidak dikenal noken, karena masyarakat Papua Barat majemuk dan bisa menerima sistem pemilihan sesuai undang-undang," ujarnya.
Berdasarkan hasil rekapitulasi final KPU, di Papua Barat pasangan Jokowi-JK menang telak dengan 360.379 suara. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat 172.528 suara.(dil/jpnn)
BACA JUGA: Belanja Pegawai di Atas 55 Persen Masih Diberi Jatah Kursi CPNS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Prabowo-Hatta Ngotot Suara Nol karena Dicurangi
Redaktur : Tim Redaksi