JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali dikritik karena masih banyaknya pemilih yang belum tahu tanggal pelaksanaan pemilu legislaif pada 9 April mendatangSelain persoalan logistik, hal yang tak kalah penting dan hingga kini menjadi ancaman adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuty mengungkapkan, berdasar hasil survei LIMA ternyata masih sangat banyak masyarakat yang belum tahu kapan pemilu bakal digelar
BACA JUGA: KPK Kantongi Nama Penerima Uang Hontjo
Berbicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (9/3), Ray menyebutkan, untuk daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) saja 72 persen masyarakatnya belum tahu tanggal dan bulan pelaksanaan pemilu“Anggota KPU sekarang tidak kreatif untuk mengemas berbagai bentuk sosialisasi
BACA JUGA: Muhammadiyah Desak Rangkap Jabatan Diakhiri
Minimnya anggaran yang hanya sebesar Rp12,5 miliar selalu dijadikan alasan,” ulas Ray.Padahal, imbuhnya, kalau mau kreatif bisa saja masalah anggaran itu tidak menjadi kendala
BACA JUGA: Wiranto Ngaku Mampu Pimpin Perubahan
"LIMA terbukti bisa menjaring relawan untuk melakukan sosialisasi pemilihBanyak yang mau kok," ungkap mantan Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu.
Ray justru mengungkapkan bahwa sebenarnya dana sosialisasi yang ada di KPU bukan hanya Rp12,5 miliar itu sajapasalnya, angka itu hanya dana yang dianggarkan di APBN"Sementara masih banyak juga dana sosialisasi dari bantuan lembaga asing," ucapnya.
Tudingan bahwa KPU tidak kreatif juga dikatakan pakar Hukum Tata Negara (HTN) Andi M AsrunUntuk kegiatan sosialisasi, kata dosen di Universitas Indonesia ini, KPU bisa mengajak mahasiswa jurusan ilmu politik untuk terjun ke lapangan. "Pasti mahasiswa tertarik karena itu bisa menjadi praktek lapangan," ujar Andi Asrun
Demikian pula dengan para santri di pondok pesantrenAndi Asrun menilai para santri juga pasti mau menjadi relawan-relawan gratisanBisa juga KPU menyebar baliho ukuran besar yang dipasang di seluruh alun-alun ibukota kabupaten/kota sehingga banyak warga yang bisa membacanyaKPU tak perlu turun tangan langsung, tapi cukup minta bantuan masing-masing pemda.
Terkait dengan ancaman molornya distribusi logistik, dengan tegas Andi mengatakan, kalau pada 9 April logistik belum tersedia di TPS-TPS, berarti pemilu gagal"Kalau pemilu gagal, KPU harus dipenjara," ungkapnya.
Karenanya dia mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penanggung jawab pemilu segera mengambil langkah, mengingat sudah ada indikasi kuat KPU tidak mampu memenuhi target dalam hal pendistribusian logistikPresiden perlu membentuk forum antardepartemen yang merumuskan langkah-langkah darurat (contigency plan)Termasuk memetakan daerah-daerah yang tergolong sulit dijangkau dalam proses distribusi logistik(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota Polri Ditangkap Polisi Malaysia
Redaktur : Tim Redaksi