KPUD Sumbar Mesti Paham Kondisi Susah

PADANG-- Masih pusing memikirkan dana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa, Pemprov Sumbar dan sejumlah pemkab/pemko di sana kini dipusingkan dengan anggaran dana pilkada yang akan digelar 2010 mendatangUntuk kebutuhan melaksanakan pilkada serentak, KPUD Sumbar mengajukan anggaran biaya Rp160,589 miliar

BACA JUGA: Perda Syariat, Jumat Toko Tutup 3 Jam

Rinciannya, honorarium petugas Rp67,52 miliar, pengadaan barang dan jasa Rp56,38 miliar, lembur Rp4,8 miliar dan penghitungan suara Rp1,9 miliar

Dari dana yang diajukan KPUD itu, pemprov mendapat beban sharing Rp29,89 miliar

BACA JUGA: Gaji Guru Naik, Pemda Tuntut DAU Naik

Sisanya Rp130,69 miliar ditanggung renteng dengan pemkab/pemko yang akan menggelar pilkada serentak ituSekretaris Provinsi Sumbar Firdaus K kepada JPNN kemarin menjelaskan, beban APBD Sumbar sudah cukup berat

BACA JUGA: Pengibar Bintang Kejora Ditahan

Dia menyebutkan, untuk penanganan pascagempa saja sudah menyisihkan APBD Rp207 miliar

Firdaus meminta agar anggaran yang diajukan KPUD itu bisa dipangkas lagi hingga 50 persen"Kalau bisa dirasionalisasi sampai 50 persen," ujarnyaSolusi lain yang ditawarkan, KPU diharapkan bisa menggaet dana pusat untuk meringankan beban daerah

Pemrov juga berencana menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Pembiayaan PilkadaPergub ini, kata Firdaus, sebagai acuan bagi daerah untuk menganggarkan dana sesuai kebutuhanPergub ini nantinya mengatur standar biaya berdasarkan stadarl lokal"Sulit direalisasi kalau harus bersandar pada standar pembiayaan pilpresBerapa honor KPPS, PPS dan PPK yang harus kita bayar," keluh Firdaus.  sebelumnya, Koordinator Divisi Teknis KPU Sumbar Mufti Syarfie mengungkapkan, untuk pelaksanaan pilkada tetap harus pakai standar biaya khusus.

Firdaus menjelaskan, Pemprov Sumbar sudah menggelar rapat dengan sekda kabupaten/kota yang akan menggelar pilkadaDalam pertemuan itu, sejumlah daerah yang sempat angkat bicara dan mengeluh dengan besaran dana tersebut, di antaranya Tanahdatar dan Padangpariaman

Tanahdatar diplot harus mengganggarkan dana Rp11 miliar, sementara kemampuan daerah hanya Rp7 miliarDaerah yang terkena dampak gempa seperti Padang, Agam dan Padangpariaman, juga mengeluhkan besarnya dana tersebut

Agam diplot Rp11 miliar, Padangpariaman dan Padang masing-masing Rp11 miliarPadangpariaman misalnya, memperbandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mereka dapat yakni hanya Rp10 miliarJika tetap dianggarkan Rp11 miliar, daerah akan kesulitan menggaji pegawainya(geb/sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Tak Obral Lagi Izin Pemeriksaan Pejabat