jpnn.com - JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) jabatan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI, yang berasal dari internal Kemenkeu diragukan banyak pihak.
Salah satunya dari Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi yang menilai, pansel tidak akan objektif menyeleksi calon hingga didapatkan yang mumpuni.
BACA JUGA: Polri Dalami Lokasi ISIS Bikin Video Anak-anak Latihan Perang
"Kalau pansel diambil dari Kemenkeu ya hasilnya sudah pasti orang-orang mereka yang menang. Saat ini yang menentukan Dirjen adalah Pansel sehingga seharusnya benar-benar diisi oleh orang-orang independen," kata Uchok di Jakarta, Kamis (19/3).
Uchok juga mendesak Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meneliti laporan harta kekayaan calon Dirjen Bea Cukai. "Calon yang mendaftar, juga harus berani menjelaskan darimana sumber kekayaannya," tandasnya.
BACA JUGA: Dijemput Paksa dari Rumah Sakit, Anak Buah Megawati Dijebloskan ke Sel
Menkeu Bambang sendiri juga tak lepas dari sorotan. Sekretaris Pusat Kajian Kebijakan Keuangan Nasional (PK3N), Rizal Sutomo mengharapkan Bambang tidak melakukan kesalahan yang sama dalam memilih jabatan setingkat eselon satu di kementeriannya.
Seperti yang terjadi dalam proses seleksi lelang jabatan Dirjen Pajak baru-baru ini, yang dianggap hanya sekadar pencitraan, namun gagal menghadirkan sosok yang mampu mendorong pendapatan negara dari pajak tanpa menambah kesulitan baru terhadap masyarakat pada umumnya.
BACA JUGA: Moeldoko Butuh Wakil Panglima TNI, Ini Alasannya
"Kami anggap pansel tersebut gagal. Jadi jangan sampai terulang lagi dalam pemilihan Dirjen Bea Cukai," tutur Rizal.
Kredibilitas serta kualitas Sumber Daya Manusia anggota Pansel lelang jabatan yang dibentuk oleh Kemenkeu menjadi salah satu hal yang paling krusial dan rawan sehingga perlu diberikan perhatian khusus oleh Menteri Bambang. Tanpa kualitas yang memadai, Rizal memastikan, pemilihan Dirjen Bea dan Cukai, akan menjadi proses formal namun tanpa kualitas.
"Menteri Keuangan membuka seluas-luasnya kesempatan demi menjaring kandidat yang terbaik. Kalau memang ada kandidat dari luar Bea dan Cukai itu bagus. Memaksakan hanya menyaring kandidat dari internal sebaiknya jangan," tandasnya.
Memanasnya situasi pemilihan Dirjen Bea dan Cukai ini tak lepas berbagai persoalan yang menyelimuti Ditjen Bea Cukai selama kepemimpinan Agung Kuswandono. Salah satunya dipertahankannya selama bertahun-tahun posisi 10 jabatan setingkat eselon dua yang dijabat oleh pejabat berstatus Pelaksana Harian.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, menegaskan pihaknya siap membantu proses seleksi pemilihan Dirjen Bea dan Cukai. Bantuan ini diberikan jika pihak Kemenkeu selaku lembaga yang membawahi Bea Cukai meminta KPK terlibat dalam proses seleksi tersebut.
"KPK dalam posisi siap untuk membantu jika memang diminta untuk terlibat dalam proses itu," kata Priharsa. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harta Fuad Amin Banyak Sekali, Disita KPK Lagi
Redaktur : Tim Redaksi