Kritik Denny Indrayana, Hasto PDIP: Bicara Pakai Kerangka Intelektual, Dong!

Rabu, 07 Juni 2023 – 20:30 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik Denny Indrayana setelah mantan Wamenkumham itu menyarankan DPR RI memakzulkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

Dia mengatakan itu demi menjawab pertanyaan awak media pada hari kedua atau Rabu (7/8) ini di Sekolah Partai, Jakarta Selatan. 

BACA JUGA: Tanggapi Denny Indrayana, Hasto Tegaskan PDIP Siap Ikuti Pemilu Pakai Sistem Apa Saja

Menurut Hasto, Denny ketika berbicara sebaiknya tidak menggunakan perasaan, melainkan memakai pendekatan intelektual. 

"Beliau (Denny Indrayana, red) ini, kan, sosok akademisi, ya, harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan," kata Hasto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (7/8). 

BACA JUGA: Heboh Proposal Perdamaian, Hasto Bandingkan Prabowo dan Ganjar, Sebut Nama Jokowi

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam sistem politik di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. 

Dari situ, kata Hasto, legitimasi terhadap pemimpin Indonesia terpilih sangat kuat dan tidak bisa asal dimakzulkan. 

BACA JUGA: Hasto Bocorkan Sosok Menteri Lucu di Bursa Bakal Cawapres Ganjar Pranowo

"Legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," ujar dia. 

Dia mengatakan sistem politik Indonesia itu seharusnya bisa dipahami Denny yang notabene berstatus ahli dalam bidang hukum. 

"Jadi, harus paham Bung Denny terhadap sistem politik kita. Makna pemilu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung itu jaminan terhadap sistem," ujar Hasto.

Sebelumnya, Denny Indrayana mengirim surat terbuka untuk DPR RI yang isinya meminta parlemen menggunakan hak angket memakzulkan Jokowi. 

Dia kemudian mengungkapkan tiga pelanggaran konstitusi oleh Jokowi sehingga bisa dimakzulkan DPR RI. 

Pertama, Jokowi dituding menghalangi tokoh tertentu menjadi Capres 2024. Berikutnya, kepala negara dituduh merecoki kedaulatan parpol lain dan terakhir menggunakan kekuasaan demi menentukan arah koalisi. (ast/jpnn) 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Denny Indrayana Memohon Pertolongan Megawati, Hasto Malah Anggap Tuduhan


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler