jpnn.com - JAKARTA- Berganti nakhoda, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) malah mengkritik pemerintah. Parahnya, yang menjadi sasaran kritik Hanura adalah penolakan pemerintah terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR.
Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani mengatakan, sikap pemerintah tak adil terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Pasalnya, pemerintah selama ini royal mengangggarkan dana triliunan rupiah untuk tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS), tetapi pelit untuk pembangunan gedung baru DPR.
BACA JUGA: Gerah...PPP Anggap Manuver Golkar Rendahkan Martabat Partai
”Padahal, kalau kita mau objektif, seharusnya semua pihak bisa menilai siapa yang sebenarnya lebih tidak peduli terhadap rakyat. DPR yang masih memperdebatkan gedung baru atau pemerintah yang sudah meneken kebijakan penambahan THR untuk pegawainya,” tuturnya kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (31/7).
Miryam memaklumi keinginan DPR itu selalu dikecam publik karena parlemen adalah lembaga politik. ”Cukup lah pemerintah dengan kebijakannya memberikan THR bagi PNS di tengah kondisi ekonomi negara yang sedang megap-megap. Tapi DPR saya yakin masih mampu menahan diri untuk masalah gedung baru itu,” kata anggota Komisi V DPR RI itu.
BACA JUGA: Kaukus Pancasila Ungkap 2 Penyebab Kerusuhan Tanjungbalai
Miryam berpendapat, kebutuhan gedung yang representatif sudah dirasakan sejak lama. Sebab ruangan yang tersedia dengan kebutuhan ruangan yang diperlukan sudah tidak sesuai. Apalagi sekarang ada penambahan asisten dan tenaga ahli, sehingga kebutuhan akan gedung baru menjadi semakin terasa.
”Bayangkan saja satu orang anggota DPR dengan tujuh orang staf disediakan ruang kerja yang hanya berukuran tidak lebih dari 4x6 meter. Tentu kondisi itu sangat jauh dari representatif dan siapa pun saya kira kurang nyaman bekerja dalam ruang sempit dengan banyak orang seperti itu,” kata bendahara Fraksi Hanura itu.
BACA JUGA: Waspadalah, Aksi Terorisme Pernah Terjadi Di Ibukota
Ketua Umum Srikandi Hanura itu mengakui, memang dalam situasi saat ini dengan ekonomi yang sulit, harus dipikir ulang. Pembangunan gedung baru memang mendesak meski bukan prioritas. (aen/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Hakim PT Bandung untuk Kakak Saipul Jamil
Redaktur : Tim Redaksi