jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pembelian minyak goreng dengan syarat pakai KTP bisa mempersulit pembeli.
Bisa mengatakan masih banyak cara yang bisa diterapkan untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah Rp 14 ribu per liter.
BACA JUGA: Presiden Beri Tugas Baru untuk Luhut Binsar, Berkaitan dengan Hal Krusial Terkini
Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena program itu menyasar ke masyarakat berpendapatan rendah.
"Jangan mempersulit pembeli, beli minyak goreng pakai KTP seperti syarat pemilu saja," ujar Bhima, Senin (23/5).
BACA JUGA: 120 Juta Liter Minyak Goreng Curah Bakal Membanjiri Pasar
Selain itu, program Minyak Goreng Rakyat sebaiknya diintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya.
Menurut Bhima, pembelian minyak goreng dengan KTP bisa membuat satu keluarga beli berkali-kali dengan meminjam KTP yang berbeda.
BACA JUGA: Politikus PKS Ini Pesimis Jokowi Bisa Penuhi Janji Menstabilkan Harga Minyak Goreng
Bhima menegaskan agar pendistribusian minyak goreng curah tepat sasaran.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bersinergi dengan pelaku usaha minyak goreng meluncurkan Program Minyak Goreng Rakyat.
Adapun pendaftaran atau titik lokasi penjualan Program Migor Rakyat menggunakan platform Gurih Indomarko dan Warung Pangan IDFood.
BACA JUGA: Lihat Baik-Baik, Inilah Tampang JM Terduga Bandar Narkoba yang Menembak Briptu Khairul
Platform digital tersebut dapat diakses oleh siapa saja, bahkan saati ini sudah ada 1200 lokasi yang tersebar di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mulyanto PKS Sebut Jokowi Sedang PHP soal Harga Minyak Goreng
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Wenti Ayu Apsari