Kuntoro: Masih Ada Menteri Rapornya Merah

Jumat, 05 November 2010 – 05:57 WIB

JAKARTA - Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)  Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, kinerja kementerian masih ada yang merahNamun, secara umum sudah lebih baik daripada hasil evaluasi periode sebelumnya.

 "Ya, masih ada yang merah, tetapi jumlahnya berkurang," ujar Kuntoro di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin

BACA JUGA: Bupati/Wako Baru Takut Dijerat Korupsi

Setelah diserahkan ke presiden, hasil evaluasi itu kemarin dilaporkan Kuntoro kepada Wapres Boediono


Kuntoro mengatakan, yang diserahkan adalah hasil evaluasi periode September-Oktober

BACA JUGA: Kejaksaan Agung dan KPK Kalah di PN Pusat

"Jadi, dibandingkan dengan Juli-Agustus, (itu) lebih baik," jelas mantan kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias tersebut
Namun, Kuntoro belum bersedia membuka hasil lengkap evaluasi kabinet itu

BACA JUGA: Gamawan: Disposisi Maknanya Tanggung Jawab

"Jadi, Pak Presiden nanti (yang) memutuskan untuk dibahas di sidang kabinetSetelah sidang kabinet, baru (hasil evaluasi tersebut) bisa kami sampaikan," terangnya.

Selama ini Kuntoro berkali-kali menegaskan bahwa UKP4 tidak berkepentingan dengan isu perombakan kabinet atau reshuffleLembaga yang dia pimpin tidak menilai kinerja menteri secara personal, namun mengevaluasi kinerja kementerian setiap dua bulan

Terpisah, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyatakan, presiden seharusnya tetap menggunakan laporan hasil evaluasi kinerja kementerian itu untuk mengevaluasi kinerja para menterinyaMenurut dia, tuntutan masyarakat agar pemerintah memperbaiki kinerjanya sudah semakin tinggi
 
"Masyarakat menuntut pemerintahan SBY bisa membenahi kinerja kabinetnya," tegas BurhanuddinDia menyarankan, jika ditemukan kementerian yang kinerjanya tidak juga baik, tidak perlu ragu merombak kabinet"Kinerja kementerian tetap tidak bisa lepas dari menterinya, lalu untuk apa dipertahankan," imbuhnya.

Menurut Burhan, SBY harus mengesampingkan kepentingan politik dalam mengambil kebijakan terkait dengan perbaikan kinerja pemerintahan"Indikator utamanya harus dilihat dari faktor kinerja, bukan alasan politik," ingatnya kembali.

Namun, Burhan merasa kurang yakin Presiden SBY akan mau melakukan evaluasi secara objektifSebab, diakui atau tidak, SBY telah tersandera partai koalisi tertentu"Kalaupun nanti akhirnya ada reshuffle, itu lebih banyak (disebabkan) faktor politis ketimbang keinginan masyarakat," pungkasnya(sof/dyn/c3/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tantangan Mahfud Terus Berlanjut


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler