jpnn.com, BANDUNG - Komisi Yudisial (KY) akan menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.
Hal itu terkait perkara aset nasionalisasi yang kini dikelola menjadi SMAK Dago.
BACA JUGA: Anggap Sidang Janggal, Yayasan BPSMKJB Bisa Lapor ke KY
Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dugaan kejanggalan persidangan SMAK Dago.
Laporan tersebut akan menjadi celah masuk untuk memeriksa dan menemukan adanya indikasi pelanggaran hakim.
BACA JUGA: Kuasa Hukum Yayasan BPSMKJB Anggap Sidang Janggal
"Seluruh laporan diperlakukan sama sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di KY," kata Farid melalui pesan tertulis.
Farid menjelaskan, setelah laporan dugaan kejanggalan persidangan SMAK Dago diberikan kemudian diterima KY, maka sesuai kewenangan akan segera diproses analisis, pemeriksan hingga investigasi.
BACA JUGA: Pengamat: Silakan Adukan Hakim yang Teledor ke KY
"Dipastikan akan terus berjalan selama indikasi pelanggaran kode etik kuat terjadi," ujarnya.
Namun, Beber Farid, KY tetap memiliki batas kewenangan tertentu.
Misalnya, KY tidak bisa ikut campur dan menilai substansi pertimbangan hukum atas putusan majelis hakim dalam menangani kasus yang tengah berlangsung.
Sebelumnya, kuasa hukum YBPSMKJB sebagai pengelola SMAK Dago Benny Wullur mengatakan, majelis hakim PN Bandung tidak pernah mengabulkan permintaan pihaknya untuk menunjukkan surat kuasa penggugat.
Dia juga menduga proses sidang cacat hukum. Sebab, setelah dilakukan insage, terbukti kapasitas pengurus PLK yang menandatangani surat kuasa khusus bukan pengurus yang sah dalam Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 18 November 2005. (yuz)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wakil Ketua MA Dilaporkan, Aliansi Advokat Siap Sokong Data ke KY
Redaktur : Tim Redaksi