jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR berencana memanggil Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tb terkait anjloknya laba bersih BUMN tersebut selama lima tahun terakhir.
Laba PGN mengalami penurunan hingga mencapai 87,64 persen.
BACA JUGA: PGN Akusisi Pertagas Pro Ketahanan Energi Nasional
Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo mengatakan, pemanggilan itu direncanakan setelah reses dua pekan yang dimulai 16 Februari 2018 mendatang.
“Saya akan sampaikan kepada pimpinan rencana pemanggilan terhadap PGN,” kata Sartono, Senin (12/2).
BACA JUGA: Legalitas Holding Migas Tunggu Tanda Tangan Pak Jokowi
Sartono menambahkan, dalam rapat kerja nanti PGN secara otomatis akan menyampaikan laporan kinerja mereka selama beberapa tahun.
Karena itu, Komisi VI DPR akan menanyakan penurunan laba bersih perusahaan tersebut.
BACA JUGA: Holding Migas Tak Beri Nilai Tambah Bagi Perusahaan Induk
Seperti diketahui, dalam lima tahun terakhir laba PGN mengalami penurunan. Pada 2012, BUMN tersebut meraup USD 890 juta.
Namun, 2013 turun menjadi USD 804 juta. Sedangkan 2014-2016, laba bersih PGN selalu tergerus, dari USD 711 juta, USD 401 juta, dan USD 304 juta. Sedangkan pada 2017, diperkirakan hanya USD110 juta.
Komisi VI DPR juga akan memanggil Menteri BUMN Rini Sumarno. Karena seharusnya, Kementerian BUMN yang melakukan pengawalan dan supervisi terhadap BUMN agar tetap sehat.
“Ini yang juga belum detail kami peroleh dari Kementerian BUMN, mengapa sampai bisa menurun sekali kinerja PGN,” ungkapnya.
Kinerja PGN dianggap berbanding terbalik dengan anak perusahaan Pertamina yang bergerak pada sektor yang sama, PT Pertamina Gas (Pertagas).
Sejak 2012-2017, laba bersih Pertagas relatif stabil. Dalam kurun waktu itu, laba bersih Pertagas meningkat 16,67 persen, yakni USD120 juta pada 2012 dan USD140 juta pada 2017. Bahkan pada 2018, laba bersih Pertagas sudah melampaui PGN.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit juga menyoroti kinerja PGN yang buruk.
Terlebih, dalam rencana Holding BUMN Migas, justru PGN yang akan mengakuisisi Pertagas, yang jauh lebih sehat.
Arbi menengarai adanya kekuatan politik di balik rencana akuisisi.
Terlebih, momentum dilakukan saat ini menjelang pesta demokrasi.
“Saya curiga ada masalah kroni di usaha gas tersebut. Kroni-kroni orang pemerintah atau partai pemerintah, apalagi menjelang Pemilu. Akuisisi dipakai agar bisa mengambil uang dari Pertagas untuk Pemilu,” kata Arbi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Hasil RUPSLB PGN
Redaktur & Reporter : Boy