MATARAM--Sedikitnya seribu massa dari berbagai elemen menggelar unjukrasa di DPRD NTB, kemarinAksi solidaritas terkait tragedi Sape berdarah itu berakhir ricuh
BACA JUGA: Pagar Betis DIJ Desak Hapus Penetapan
Sejak awal, ketegangan antara massa dan aparat sudah terlihatKetegangan memuncak ketika massa membubarkan diri
BACA JUGA: Gubernur-Wali Kota Tidak Harmonis, Proyek Jalan Tersendat
Massa yang awalnya berjalan tertib ke arah selatan menuju Perempatan BI, mulai terlihat tak terkendaliBACA JUGA: Ada Pungli Akta Kelahiran
Tak juga jelas siapa yang melempar, beberapa kali batu melayang dan mengenai baliho jalan.Aparat kepolisian yang terus mengawal mereka nampaknya mulai bersikapSejumlah aparat lari menerobos kerumunan massaNamun personel lainnya berupaya menenangkan suasanaEmpat truk personel polisi lengkap dengan tameng dan pentungan terus mendesak massa ke arah selatanBahkan mobil anti huru-hara siaga penuh dan terus mengikuti massa yang mulai mengarah masuk ke kampus-kampus di sejumlah universitas di Kota Mataram itu.
Sebelumnya, di depan Kantor DPRD NTB, massa dari berbagai elemen secara bergantian melakukan orasiIntinya mereka mengecam tindakan aparat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka pada masyarakat kecil di Sape, Bima.
Mereka menuntut, polisi yang menembak warga diproses secara hukumSementara para pimpinan polisi, mulai dari kapolsek, kapolres hingga kapolda harus bertanggung jawab terhadap kasus SapeMassa yang tak diizinkan masuk ke kompleks DPRD NTB ini terus melakukan orasiBahkan sejumlah aktivis perempuan juga turun memberikan orasi.
Massa juga menggelar teatrikal yang mempertontonkan kekerasan terhadap warga LambuDalam teatrikal yang dipertontonkan dihadapan polisi para wanita disiksa dan ditendang layaknya kekerasan yang menimpa warga di Lambu
Selain itu, massa tetap menuntut agar izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dicabutIUP bernomor 188 itu diterbitkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, yang mencakup areal tambang seluas 24.980 hektare di wilayah Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu.
''Polisi itu musuh rakyat, mereka telah menindas rakyat dengan kekuatan senjatanyaKapolda NTB, Kapolres Bima, dan Bupati Bima harus bertanggung jawab terhadap insiden Lambu berdarah itu,'' teriak salah seorang orator.
Massa menuding, tindakan polisi yang represif dengan berlindung di balik alasan demi ketertiban umum adalah tindakan yang salah.''Unjuk rasa di Pelabuhan Sape hingga mencuat tragedi berdarah itu dilakukan warga Bima untuk mempertahankan sumber-sumber kehidupannyaUsaha tambang emas di Bima itu dikhawatirkan berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang berakibat petani kesulitan air,''kata Ali Khairi, dari Walhi NTB.
Kapolres Mataram AKBP Kurnianto P mengatakan, pihaknya selalu siap mengawal dan mengamankan aksi solidaritas massaTapi, ia meminta para pendemo tidak berbuat anarkisPihaknya juga tidak akan terpancing orasi yang menyudutkan polisi
Sementara itu, aksi solidaritas kasus Sape Berdarah terjadi di sejumlah daerahDi Sape, Bima puluhan warga yang menamakan diri Kerukunan Keluarga Pemuda dan Masyarakat Sape (KKPMS) melakukan aksi di Kantor Camat dan Polsek Sape.
Massa yang dikoordinir Erik, kembali menyuarakan tuntutan meminta Pemerintah Kabupaten Bima mencabut SK 188Pencabutan itu merupakan harga mati yang harus dipenuhi pemerintahMenurut Erik, SK 188 telah menetapkan tiga wilayah kecamatan di ujung timur Pulau Sumbawa, yakni Lambu, Langgudu, dan Sape masuk kawasan wilayah pertambangan PT SMN
Penolakan pertambangan di wilayah Lambu telah dimulai sejak tahun 2008 silamNamun selama ini pemerintah bersikap apatis terhadap aspirasi masyarakat, hingga muncul insiden di Pelabuhan SapeMassa meminta Camat Sape sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bima memberikan pernyataan di hadapan warga, terkait penolakan tambang yang berkembang dari masyarakat Sape dan Lambu.
Sementara itu di Lombok Timur, ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) Lotim menggedor Kejaksaan Negeri Selong, Kantor Bupati, Mapolres, dan DPRD LotimFuad, Anggota PMII Metro Lotim ini menjelaskan aksi yang digelar sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang jadi korban.Massa juga menuding sikap polisi yang membubarkan massa terlalu berlebihanMenurutnya, sikap aparat sudah melanggar Tri Brata yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat.(cr-mis/lil/rur/gun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Dieksekusi, Koruptor Melarikan Diri
Redaktur : Tim Redaksi