JAKARTA -- Keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut pengelolaan dana di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mendapat lampu hijau dari Menteri Pemuda dan Olahraga Andi MallarangengMenpora berpandangan KPK berhak menempuh langkah tersebut
BACA JUGA: KPK Terima Data Harta Gayus dari PPATK
Soalnya, organisasi pimpinan Nurdin Halid itu juga menerima suntikan dana dari negara, baik melalui APBN, maupun APBD."Itu dana negara
BACA JUGA: Update Data Jamkesmas Terlambat
Andi mengakui negara memang ikut memberi bantuan dana terhadap sejumlah agenda organisasi induk sepakbola di tanah air"Pemerintah memberikan dana PSSI untuk timnas Rp 20 miliar tahun lalu," ungkap pria kelahiran Makasar, Sulawesi Selatan, 14 Maret 1963, itu
BACA JUGA: Dana Sepakbola Rawan Dikorupsi
Dalam konteks tersebut, tegas Andi, setiap penggunaan uang negara memang harus diperiksa oleh lembaga hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban"Namanya dana negara, semua given "lah (pemberian)Itu sudah jelas," tandasnya.Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan bahwa lembaga antikorupsi itu telah membentuk tim khusus untuk menelusuri pengelolaan dana PSSI yang bersumber dari APBNLangkah ini merupakan tindaklanjut dari adanya informasi masyarakat mengenai keberadaan anggaran PSSI yang tidak diaudit secara transparan.
Dalam proses pengkajiannya, KPK akan berkoordinasi dengan KemenporaKPK juga akan menelusuri penggunaan dana klub " klub sepakbola yang berasal dari APBDIni untuk memastikan pemakaian uang negara oleh sejumlah klub tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selain APBN dan APBD, PSSI juga memiliki sejumlah sumber dana lainSepanjang 2010 lalu, misalnya, PSSI menerima Rp 2,05 miliar dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA), Rp 1,4 miliar dari pendaftaran pemain asing, dan sponsorsip kartu smart sebesar Rp 598 jutaItu belum termasuk kucuran dana dari Kemenpora, APBD (klub "klub), tiket pertandingan, hak siar, investor, dan sponsorship lainnya.
Secara halus, Menpora memuji ajang Liga Primer Indonesia (LPI) yang mendorong kemandirian sepakbola di tanah air dengan melarang seluruh klub peserta kompetisi menerima dana dari APBD.
Andi mengatakan sering mendengar keluhan dari Walikota dan Bupati yang APBD-nya terkuras untuk sepakbola"Sebagai orang yang selalu bicara otonomi daerah sebelum menjadi MenporaIni sesuatu yang menumbuhkan angin segar," tegasnya(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Izin BlackBerry Terancam Diputus
Redaktur : Tim Redaksi