Laporkan Tiga Kementrian ke Presiden, KPK Dinilai Aneh

JAKARTA-- Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo merasa aneh dengan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melapor ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta agar tiga kementerian segera melakukan pembenahan tata kelola dan sistem kinerjanyaTiga kementerian itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

"KPK harusnya tidak pandang bulu

BACA JUGA: Sudah Masuk 20 Laporan Mafia Anggaran

Harusnya KPK bisa ambil langkah luar biasaSaya merasa aneh, KPK memberikan laporan ke presiden tentang hal yang melibatkan tiga  kementerian," kata Bambang Soesatyo, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/10).

Dia memertanyakan, mengapa ketika terjadi dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR, KPK tidak melapor kepada Ketua DPR RI, untuk melakukan pembenahan

BACA JUGA: Muhamin Diperiksa, Diyakini Ada Tersangka Baru

Dia menilai, ada sikap yang berbeda dari KPK.

"Harusnya, KPK tidak perlu lapor presidenKalau sudah ada bukti, tangkap

BACA JUGA: Lupa Century, Incar Banggar

Sama ketika telah menemukan apa yang terjadi di DPR," tegas Anggota Komisi III yang juga Anggota Badan Anggaran DPR RI, itu.

Pria yang karib disapa Bamsoet itu menegaskan, dengan sikap seperti itu KPK masih menimbulkan kekecewaan mendalamDia berharap Pimpinan KPK baru nantinya, mampu membalikkan citra baik di lembaga itu, yang selama ini sudah menurun citranyaMengingat sisa masa jabatan kepemimpinan KPK saat ini tinggal beberapa bulan lagi.

Seperti diberitakan, Presiden SBY ternyata tak berlama-lama merespon laporan Ketua KPK  Busyro Muqoddas yang meminta agar tiga kementerian segera melakukan pembenahan tata kelola dan sistem kinerjanyaOrang nomor satu di negeri itu langsung meminta Wapres Boediono menindaklanjuti laporan tersebut.

Nah, setelah mendapat mandat dari presiden Wapres langsung bergerak dengan memanggil para menteri yang dilaporkan KPKHal tersebut diungkap Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin"Beberapa waktu setelah KPK mengirim surat ke presiden, tentang hasil kajian sistem, maka Wapres telah memanggil para menteri itu," kata Jasin dalam pesan singkatnya kepada Jawa Pos, Sabtu malam (1/10)(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Demokrat Minta Program e-KTP jangan Dipolitisasi