jpnn.com, BANDUNG - Anak-anak hasil perkawinan campur antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) saat ini tak perlu bingung lagi menentukan status kewarganegaraannya. Sebab, Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pewarganegaraan berbasis online.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Barat Indro Purwoko mengungkapkan, setiap WNI mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. “Dan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan,” ujarnya.
BACA JUGA: Top, Fidusia Online Ditjen AHU Kemenkumham Raih Sertifikat Internasional
Indro menjelaskan, Indonesia menganut dua asas kewarganegaraan. “Pertama asas kewarganegaraan tunggal bagi mereka yang sudah dewasa dan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campur,“ tuturnya.
Hal itu pun terkait hubungan hukum timbal balik antara negara dengan warganya. Sebab status kewarganegaraan merupakan salah satu hal yang bersifat prinsipiel dalam berkehidupan bernegara.
BACA JUGA: Kemenkumham Imbau OBH Gaet Mahasiswa Fakultas Hukum Jadi Paralegal
Indro menegaskan, kewarganegaraan merupakan dasar yang sangat penting bagi negara dalam menentukan status seseorang. “Siapa warga negara dan siapa orang asing,” ujarnya.
Karena itu, anak-anak hasil perkawinan campur antara WNI dan WNA yang telah diurus status kewarganegaraanya bisa terhindar dari kemungkinan stateless. Yakni kondisi ketika seseorang yak memiliki kewarganegaraan sama sekali.
BACA JUGA: Komisi III DPR Puji Lapas Ambon, Napi Curhat soal PP WBP
Sedangkan bagi WNA akan selalu mendapatkan pengawasan ketat selama berada di Indonesia. Untuk itu, Kemenkumham selalu mencatat kehadiran WNA di Indonesia.
Indro menambahkan, kehadiran dan segala bentuk aktivitas WNA di Indonesia harus terdokumentasi dan tercatat dengan sebaik-baiknya. “Agar dapat dipantau dan dimonitoring secara jelas dan akurat,” tuturnya menjelaskan.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkumham Dorong Peran PK BAPAS Kawal Proses Peradilan Anak
Redaktur & Reporter : Antoni