Layanan Pencatatan Nikah Bikin Rapor Kemenag Tetap Merah

Selasa, 18 November 2014 – 22:55 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil survei Integritas Sektor Publik 2014 di hadapan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, Selasa (18/11). Dari hasil survei KPK, terdapat dua lembaga yang masih mendapat rapor merah, yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama.

"Alhamdulillah tinggal dua lembaga saja yang masih kita kategorikan merah, misal izin penyelenggaraan angkutan pariwisata di Kemenhub, ini masih rapor merah. Kemudian lagi-lagi Kemenag juga masih sangat memprihatinkan mengenai pencatatan nikah di KUA, masih ada problem," kata Ketua KPK Abraham Samad di KPK, Jakarta, Selasa (18/11).

BACA JUGA: Tak Mau SBY Disalahkan karena Jokowi Naikkan Harga BBM

Abraham menjelaskan, survei itu dilakukan terhadap 20 kementerian/lembaga. Lewat survei itu, KPK ingin melihat persepsi masyarakat terhadap unit layanan publik yang ada di Kementerian/Lembaga.

"Dari hasil survei itulah kita lihat bahwa ada beberapa hal yang mungkin di unit pelayanan publik di setiap kementerian/lembaga yang masih perlu diperbaiki atau misal saja persepsi masyarakat menginidikasikan bahwa ternyata pelayanan publik di beberapa kementerian/lembaga itu sudah memnuhi standar yang cukup bisa dikategorikan memuaskan," tutur Abraham.

BACA JUGA: Ini Tanggapan Kapolri soal Keluhan Susi Pudjiastuti

Pria kelahiran Makassar itu menambahkan, sektor pelayanan publik masih harus terus diperbaiki. Sebab, ujar dia, salah satu indikator untuk mengukur indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia adalah melalui layanan publik.

Abraham menyatakan, jika korupsi kecil-kecilan (petty corruption) di sektor layanan publik tidak diperbaiki, maka implikasinya pada IPK Indonesia secara nasional. Karenanya, KPK melakukan fungsi koordinasi, supervisi dan monitoring terhadap kementerian/lembaga. “Untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sektor pelayanan publik," ujarnya.

BACA JUGA: Dirjen Otda: Otsus Bali? Riau Sudah Lama Tak Dikasih

Sedangkan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Roni Dwi Susanto mengatakan, KPK pada tahun ini melakukan survei terhadap 40 unit layanan di 20 kementerian/lembaga.  "Tapi hampir semuanya 38 kementerian/lembaga di atas nilai skor 6. Hanya dua yang tadi disampaikan Pak Ketua (Abraham, red) itu di bawah enam,” ucap Roni.(gil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... MenPAN Siapkan Penghargaan untuk Instansi Hemat Anggaran


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler