jpnn.com - MEDAN - Setelah dua hari dibuka, posko pengaduan atas kerugian pemadaman listrik secara bergilir Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menerima 15 pengaduan dari masyarakat.
Kini, pengaduan terus dikumpuli dan didata. Ketika jumlah pengaduan sudah banyak, pihaknya akan menyerahkannya ke Menteri Badan Usaha Milik Negaran (BUMN), Dahlan Iskan, di Jakarta.
BACA JUGA: Dugaan Penyimpangan Anggaran di Lampung Rp 882 Miliar
“Ada yang karena barang elektroniknya rusak, ada juga yang lain-lain misalnya dia tak lagi bisa menjalankan aktivitasnya secara normal. Kita terus menunggu pengaduan yang lain, kita mengajak masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya karena pemadaman ini sangat merugikan,” kata Direktur LBH Medan, Surya Adinata seperti diberitakan Sumut Pos (grup JPNN).
Ia menuturkan, pengaduan tersebut sebagai bentuk pernyataan sikap masyarakat atas kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah di Sumatera Utara yang masih belum bisa menyelesaikan permasalahan krisis listrik yang sudah berlangsung lama.
BACA JUGA: Kompak Tolak Tarif Bromo Naik
Dia menilai, selama ini solusi mengatasi pemadaman listrik bergilir masih retorika belaka dan terkesan Pemerintah Daerah Provinsi Sumut dan PT PLN Sumbagut hanya memberikan janji-janji saat terjadi krisis listrik.
“Hanya saja kan belum ada keseriusan dari pemerintah untuk menghapuskan kesengsaraan masyarakat karena pemadaman listrik secara bergilir ini. Nanti kalau sudah banyak pengaduan dari masyarakat, kita akan menyerahkannya ke Menteri BUMN, Dahlan Iskan,” katanya. (gus/ain)
BACA JUGA: Ngebet Punya Gitar, ABG Bunuh Diri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wamenhub Tinjau Kesiapan Terminal Teluk Lamong
Redaktur : Tim Redaksi