JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menata wilayah perbatasanTujuannya, untuk mengurangi ketimpangan dengan negara tetangga, sekaligus memberdayakan perekonomian masyarakat di perbatasan.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang juga Ketua Dewan Penasehat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Djoko Suyanto, menyatakan, tingkat kesejahteraan masyarakat di perbatasan yang selama ini terkesan terabaikan, harus semakin ditingkatkan
BACA JUGA: Adang Tantang Fahmi Beber Bukti di KPK
Djoko menyampaikan hal itu saat memberi sambutan pada Rapat Kerja (Raker) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Perbatasan 2011 di Jakarta, Senin (7/2)."Penataan batas negara tidak sekedar untuk menyaingi wilayah sebelahnya saja, tapi bagaimana memanfaatkan hubungan bilateral dengan negara sebelahnya," ucap Djoko yang dalam kesempatan itu didampingi Ketua BNPP yang juga Mendagri, Gamawan Fauzi.
Lebih lanjut Djoko menjelaskan, penataan wilayah perbatasan tak bisa dilakukan tanpa melibatkan potensi lokal
BACA JUGA: Hakim Ragukan Dokter Rutan Mako Brimob
"Berdayakan kekuatan-kekuatan lokal yang ada," cetusnya.Meski demikian diakui pula bahwa masalah perbatasan bukan urusan sepele yang bisa dituntaskan dalam waktu singkat
Meski demikian, katanya, setidaknya sudah ada prioritas yang akan dikerjakan
BACA JUGA: SKB jadi UU Bukan Solusi
"Tapi ada prioritas yang telah disusun bersama yang harus segera dilaksanakan," imbuhnya.Pada kesempatan sama Sekretaris BNPP, Sutrisno, menyebut prioritas yang akan dilakukan BNPP antara laiu pembuatan jalan dari desa ke kecamatan yang tersambung hingga kabupaten, membangun pasar tradisional, penyediaan air minum, serta pembangunan SD di perbatasanProgram itu akan direalisasikan di 12 provinsi, 25 kabupaten/kota dan 39 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Menurut Sutrisno, untuk program itu BNPP telah menganggarkan dana Rp 171 miliarMeski demikian ada beberapa daerah yang pada tahun ini diprotitaskan penataan wilayah perbatasannya.
Untuk perbatasan darat, daerah yang diprioritaskan adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk perbatasan dengan Malaysia, Nusa Tenggara Timur untuk perbatasan dengan Republik Demokratik Timor Lesete, serta Papua untuk perbatasan dengan Papua Nugini.
Sementara untuk perbatasan lautnya, wilayah yang diprioritaskan adalah Pulau Sebatek di Kalimantan Timur, serta Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud di Sulawesi Utara(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menakertrans: Pengurusan Exit Permit TKI Overstayer Dipercepat
Redaktur : Tim Redaksi