Libido Kekuasaan Meningkat

JAKARTA - Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri mengungkapkan kerisauannya terhadap kondisi bangsa dan negara, yang saat ini dianggap berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelasMenurut ketua forum, Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno, selain tanpa arah, kemiskinan makin terbuka dan libido kekuasaan kian meningkat.

"Seharusnya, kondisi riil yang tidak sehat bagi bangsa dan negara ini, hendaknya mendapat perhatian khusus dari MPR," kata Try, dalam acara silaturrahmi sejumlah mantan jenderal TNI/Polri dengan Ketua dan Pimpinan MPR, di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8).

Akibat tidak adanya arah, lanjut Try, ekonomi bangsa ini akhirnya terjebak dengan pasar bebas dan meninggalkan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD RI 1945

BACA JUGA: KPK Tunggu Kewenangan Tangani Pidana Pencucian Uang

Majelis (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, mestinya memberikan pedoman dan kebijakan bernegara kepada Presiden RI"Jika tidak dilaksanakan, sesuai dengan amanah konstitusi, maka presiden harus dipanggil dalam Sidang Istimewa MPR RI," tegas Try lagi.

Dalam pertemuan yang sama, salah seorang anggota forum, Kiki Syahnarki, mengingatkan besarnya potensi kegagalan bangsa ini ke depan karena terus bertumpu kepada restorasi ekonomi bebas dan meninggalkan ekonomi kerakyatan

BACA JUGA: Gugatan Tiga Pasangan Cagub Sulut Lemah

"Konsekuensi ekonomi bebas, ekonomi Indonesia dikuasai asing dan mendorong bangsa ini menjadi individualistik, komsumtif, anarkisme, serakah, menjalankan budaya hukum rimba, eksploitasi sumber daya alam untuk asing dan bukan untuk kesejahteraan rakyat," kata Kiki.

Sementara, mantan Mendagri era Presiden Abdurrahman Wahid, Suryadi Sudirja, menggugat 12 tahun reformasi yang dikerjakan oleh elit negara ini"Kalau gagal dan belum berhasil, mereka selalu mengatakan ini sebagai konsekuensi peninggalan masa lalu

BACA JUGA: Soal Grasi Syaukani, Patrialis Siap Digebuki

Padahal kondisi buruk ini terjadi akibat dari keserakahan kekuasaan yang luar biasaMereka itu mau melestarikan kekuasaannya sendiriIni cara-cara feodalistik,” tegasnya.

Di pihak lain, Wakil Ketua MPR Farhan Hamid menjelaskan bahwa hasil dari sebuah reformasi baru akan bisa dirasakan atau diukur pada 20 tahun mendatangDalam pertemuan itu sendiri, ikut hadir antara lain Kiki Syahnarki, Suryadi Sudirja, Soebroto (Barnas), Arie Sudewo, Soekarno, Wahyono, Soelastomo (Jalan Lurus), Soetarto Sigit, Soebijakto Tjakrawardaya, Mustahid Astari, serta Monang Siburun(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menlu: Tiga Pelanggaran Dilakukan Malaysia