Lima Partai Banteng Kritisi Pemerintah

Jumat, 04 Juni 2010 – 20:41 WIB
JAKARTA- Lima partai politik berbasis banteng, yaitu PNBK Indonesia, PDP, Pelopor, PNI Marhaenisme, dan PDI tiba-tiba menggelar pertemuanBanyak spekulasi yang menyebutkan bahwa kelima parpol itu akan bersatu untuk menjegal Demokrat di 2014 mendatang

BACA JUGA: Kursi Ahmad Yani Digoyang Rekan Sendiri

Namun, Ketua umum DPP PNBK Indonesia yang juga budayawan Erros Djarot menampik spekulasi itu
Menurutnya, pertemuan khusus itu bertujuan hanya untuk mengkritisi sistem ekonomi dan politik yang dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya ditanya wartawan, apakah pertemuan itu untuk Pemilu 2014? Saya katakan kejauhan

BACA JUGA: Kandidat Kalah Takut Kehilangan Uang

Lima pimpinan parpol ini mempunyai pertanyaan mendasar terhadap pemerintahan yang sedang dijalankan
Apakah pilihan sistem ekonomi dan sistem politik yang sekarang kita sepakati atau jalankan mampu memberi ruang

BACA JUGA: Ryaas: Pilkada Gagal Pilih Pemimpin

Sistem kita sekarang ini sangat liberal kapitalistik," beber Erros.

Sutradara legendaris itu mengaku sedih karena di musim ulang tahun Pancasila bulan Juni ini, nilai-nilai Pancasila terkadang tak diaplikasikan secara benar"Ini merupakan kekalahan kaum nasionalisUntuk itu kita harus bangkitTapi inilah cara kami bangkit, melakukan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi ilmiah, rapat-rapat, dan kajian-kajianBakar-bakaran belum perluTeman-teman pakar politik akan mengkaji sistem ekonomi dan sistem politik kita sekarang secara mendalam," papar Erros.

Dalam pertemuan di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, itu lima parpol menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain tokoh perempuan yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, juga mantan Menkes Siti Fadilah Supari, Laksamana (Purn) Slamet Soebianto, Dr Irman Putra Sidin, Dr Iberamsyah, dan mantan menteri era Bung Karno, AchadiTurut hadir pimpinan lima parpol, antara lain Sukamawati Soekarnoputri dan Roy BB Janis.

Siti Fadilah yang menjadi pembicara dalam acara itu, mengatakan bahwa Pancasila tetap relevan, hanya saja ada yang tidak sesuai dalam aplikasikanya"Pancasila tak bisa ditawar-tawar lagi, tapi memang ada beberapa yang perlu kita cermatiMisalnya, dalam pemilihan Menteri Keuangan (Agus Martowardoyo)Terpilihnya Agus karena keinginan pasar, bukan keinginan rakyat," ujarnya sedikit mengkritik.

Soal perannya di Wantimpres, lanjut kader Aisyah-Muhammadiyah itu, saran-saran yang disampaikan kepada Presiden SBY sebatas saran dan mengingatkan"Kalau diminta saran kami sampaikan, kalau tidak diminta berarti kami diam sajaKalau ada yang perlu kami sampaikan, ya kami sampaikan saja, tapi kalau tak didengar juga gak apa-apa, jangan marah," beber dia.(gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dimyati Divonis Bebas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler