Lima Tahun Lagi Birokrasi Daerah Lumpuh

Lantaran Terus Dipolitisasi

Selasa, 11 Januari 2011 – 23:01 WIB
CSIS menggelar diskusi dengan tema "Paparan Outlook Politik dan Ekonomi 2011". Diskusi ini menghadirkan pembicara J. Kristiadi, Nico Harjanto, Medelina K. Hendityo dan Deni Friawan. Foto : Arundono Wicaksono/JPNN

JAKARTA - Peneliti Senior CSIS J Kristiadi memprediksi, lima sampai sepuluh tahun lagi birokrasi di daerah akan lumpuh seiring kencangnya politisasi birokrasiAturan tentang larangan PNS berpolitik hanya isapan jempol karena prakteknya semua calon kepala daerah sangat mudah menyeret para abdi negara ikut berpolitik.

“Praktiknya birokrasi menjadi alat pertarungan kekuasaan pada Pilkada sehingga birokrasi lumpuh dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan publik dan instrumen melaksanakan kebijakan

BACA JUGA: Irwasda Periksa Dana APBD untuk Klub

Ini fakta yang tidak bisa ditutupi lagi
Lima hingga 10 tahun kedepan fungsi birokrasi akan lumpuh,” kata Kristiadi dalam diskusi bertajuk "Proyeksi dan Dinamika Ekonomi Politik 2011", di Jakarta, Selasa (11/1).

Meskipun Undang-undang melarang birokrat berpolitik, kata Kristiadi, tetapi ketika Pilkada digelar, pimpinan daerah dan kandidat dapat memaksa birokrat menjadi tim sukses

BACA JUGA: 2011, Politik Dinasti Makin Menguat

"Hukum ditabrak dan Negara tidak mampu menegakkan peraturannya sendiri
Birokrasi menjadi pecah dan saling curiga

BACA JUGA: Ekstradisi Terpidana BLBI Gagal Lagi

Birokrat yang berani menolak kehilangan jabatan dan masa depan karena pembina pegawai negeri sipil di daerah adalah kepala daerah," katanya.

Pasca Pilkada lanjut Kristiadi, pihak yang menang akan menggusur birokrat yang dicurigai sebagai lawan politiknyaUntuk membalas jasa dari investasi pencalonan ini, kepala daerah terpilih akan menjadikan jabatan "basah" sebagai komoditi.

Lebih jauh, Kristiadi mengatakan, jabatan kepada dinas yang basah seperti Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Dinas Pendidikan, Kehutan dan Pertanian diperjualbelikan melalui mutasi yang hampir terjadi setiap tahun dengan harga ratusan juta rupiah.

"Reformasi birokrasi tidak akan pernah dapat dilakukan kecuali ada kekuatan yang dapat memaksa partai politik mengakhiri petualangan politiknya diranah birokrasiHancurnya birokrasi di daerah hanya menunggu waktu saja," katanya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nuh Klaim Tak Ada Korupsi di RS Unair


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler