Liners Tagih Janji Bupati KSB

JAKARTA - Ketua Lembaga Independent Riset Sumbawa Barat (Liners) Fud Syaifudin menagih janji Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Zulkifli Muhadli tentang keinginannya untuk memberantas korupsi di lingkungan pemerintahannyaSebelumnya, Bupati Zulkifli memang pernah menjanjikan untuk membawa sendiri kasus-kasus korupsi di lingkungan pemerintahannya, sepanjang sudah ada bukti kuat.

Hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukan indikasi kuat telah terjadi mega korupsi di tubuh pemerintahan KSB.  Audit investigatif  atas permintaan bupati KSB itu merupakan rangkaian dari bedah kasus korupsi yang diselenggarakan bupati KSB atas tudingan korupsi terhadap dirinya.

Dari hasil audit itu, BPKP menilai ada Lima paket proyek tahun 2005-2007 yang diduga telah terjadi penyimpangan

BACA JUGA: Depsos Kirim Bantuan Banjir ke Jateng-Jatim

Kelima paket proyek itu, yakni pada proses pembangunan kantor bupati KSB, pembangunan kantor Sekretariat Daerah KSB, pembangunan jaringan air bersih, pengadaan tanah Pemda KSB, serta pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

''Hasil audit investigasi BPKP kemungkinan besar akan menjadi langkah awal para penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK,'' kata Fud Syaifuddin saat dihubungi JPNN di Jakarta, Selasa (03/02)Dijelaskan kelima paket bermasalah yang terungkap itu, jelas-jelas merupakan proyek yang seringkali diangkat oleh LSM KSB selama ini.

Pembangunan gedung Sekretariat Daerah KSB sejak awal sudah diangkat oleh sejumlah LSM tentang besarnya anggaran penunjukkan langsung (PL)

BACA JUGA: Tujuh Mahasiswa Fakultas Kedokteran Yarsi Hilang di Gunung Salak

Begitu pula dugaan  adanya mark up anggaran per volume proyeknya, termasuk pembangunan kantor bupati yang dilaksanakan dinas PU.

''Proyek pengadaan air bersih yang telah  diangkat oleh aktivis LSM beberapa kali juga menjadi pembenaran tentang dugaan korupsi, karena terbukti paket itu yang kami duga telah terjadi mark up anggaran yang begitu besar dari Rp 4 M menjadi Rp 7,5 M yang sampai sekarang belum jelas sumber anggarannya,'' ungkapnya.

Adanya keberanian bupati KSB yang meminta BPKP untuk mengaudit dana tersebut, kini mulai menemukan titik temu bahwa memang dugaan telah terjadi dugaan korupsi di KSB.

Tinggal sekarang ada tidak keberanian bupati KSB untuk meneruskan janjinya untuk membawa persoalan tersebut ke KPK,  yang tentunya bisa jadi akan menjadi boomerang bagi KSBTerutama bagi dinas-dinas/instansi, akan menjadi korban karena tidak menutup kemungkinan bakal berurusan dengan hukum.

''Kita akan tahu apa bupati yang salah atau mereka yang melaksanakan proyek tersebut yang akan menjadi pesakitan

BACA JUGA: Gagak Rimang Masuk Jurang 2 Tewas

Ini harus menjadi perhatian kita semua terutama pemegang kekuasaan hari ini, karena kami duga masih banyak mega proyek yang akan masuk daftar meja hijau jika tidak hati-hati,'' ujarnya.(sid/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Walkot Depok Dilaporkan Ke Panwaslu