LKPD Disclaimer, DAU Dipotong

JAKARTA- Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Olly Dondokambey menyebutkan wacana pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang tidak becus mengelola keuangan semakin menguatHal ini dimaksudkan agar kinerja pengelolaan keuangan daerah bisa dipertanggungjawabkan untuk kemakmuran rakyat

BACA JUGA: Agustus, Penjualan Premium Diperketat

"Sudah banyak usulan dari anggota DPR agar proporsi pemberian DAU dilihat juga dari hasil pengelolaan keuangannyaDasarnya kita lihat dari audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey pada JPNN, Kamis (24/6).

Usulan agar ada pemberian reward and punishment untuk pengelolaan keuangan daerah, terang Olly, akan ditindaklanjuti dalam pembahasan di Badan Anggaran

BACA JUGA: 2011, Sektor Listrik Dapat Rp 7,7 T

Saat ini, pemda yang pengelolaan keuangannya baik, telah mendapat dana insentif daerahSedangkan yang kinerja keuangannya buruk belum diberikan punishment.

"Sanksinya ya baru sanksi hukum saja

BACA JUGA: Permintaan Saham Kosong 10 Pemda Ditolak

Itupun kalau ada temuan BPK bahwa terjadi penyimpangan," ucapnya.

Alhasil jumlah LKPD yang disclaimer atau buruk masih tetap tinggiParahnya ini telah terjadi bertahun-tahun lamanyaMelihat fenomena itu, politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, akan ada sanksi tegas bagi daerah yang kinerja keuangannya burukYaitu dengan memotong alokasi DAU daerah bersangkutan.

Kapan sanksi tersebut diberlakukan? Menurut Olly, saat ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dan Banggar"Kalau semua sudah sepakat, kenapa harus menunggu lamaTahun depan bisa dimulai pemberian sanksinyaIni agar pemda lebih peduli dan tidak main-main lagiLagi pula apa tidak malu kalau kepala daerah kita banyak yang ditahan karena salah mengelola keuangan," tuturnya.(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KADIN Harus Independen dari Kekuasaan